Minta Kader Tiru Gaya KDM, Herman Khaeron: Rakyat Jabar Memilih Pakai Hati

SuaraJabar.id - Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan Musyawarah Daerah (Musda) ke-VI Partai Demokrat Jawa Barat di Kota Bandung, digelar lebih cepat dari jadwal semula saat kepengurusan berjalan empat tahun empat bulan untuk mempercepat penataan organisasi partai di Jawa Barat.

"Musda ke-VI Partai Demokrat Jawa Barat ini melalui Musdalub, karena kepengurusan baru 4 tahun 4 bulan. Tapi penyelenggaraan Musda berdasarkan AD/ART, kewenangannya berada di Ketua Umum," katanya.

Menurut Herman, penyesuaian jadwal Musda merupakan kewenangan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

Ia mengatakan hingga batas waktu pendaftaran hanya terdapat satu calon Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat periode 2026–2031 yang memenuhi persyaratan, yakni Anton Sukartono Suratto.

Anton mendapatkan dukungan dari 27 DPC dan satu organisasi sayap Partai Demokrat.

"Sampai batas pendaftaran hanya ada satu calon yang dapat dukungan 27 DPC serta satu organisasi sayap. Karena hanya calon tunggal, pelaksanaan musda berjalan lebih cepat dan Anton ditetapkan secara aklamasi untuk selanjutnya diusulkan ke ketua umum," ujarnya.

Herman mengatakan Musda juga menjadi forum untuk mengevaluasi kepengurusan serta merumuskan langkah strategis Partai Demokrat di Jawa Barat.

Ia meminta kader Demokrat mendekatkan diri kepada masyarakat dan mendengarkan aspirasi mereka.

"Masyarakat Jawa Barat itu memilih dengan hati. Jadi kami ingatkan kader di Jawa Barat harus dekat dengan rakyat. Seperti KDM, dekat dengan rakyat, maka tiru beliau agar Demokrat ke depan bisa dicintai," katanya.

Baca Juga: Diisukan Membelot dari Gerindra ke PSI, Dedi Mulyadi Kaget dan Heran

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap kemitraan pemerintah provinsi dengan partai politik terus diperkuat untuk bersama-sama mengawal agenda pembangunan di Jawa Barat.

Dedi mengatakan kemitraan tersebut terutama diperlukan dengan partai politik yang memiliki keterwakilan di DPRD Jawa Barat dan selama ini telah menjalin komunikasi dengan pemerintah provinsi.

"Harapan bisa bersama menuntaskan konsepsi dan teknokrasi pembangunan di Jawa Barat. Selama ini komunikasi dengan pimpinan partai, DPD, fraksi, dan kami juga melihat dinamika di DPRD juga baik," katanya.