Jeritan Ojol Hingga Buruh di Bogor Dalam Bayang-bayang Angka Kemiskinan

SuaraJabar.id - Laporan resmi Badan Pusat Statistik (BPS) merekam catatan positif angka kemiskinan di Jawa Barat mengalami penurunan, tak terkecuali di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor.

Namun, bagi para pekerja kasar, buruh harian, hingga pekerja informal di lapangan, deretan angka statistik itu terasa begitu jauh dari kenyataan hidup sehari-hari.

Di balik grafik pengetasan kemiskinan yang membaik di atas kertas, realitas menunjukkan banyak warga masih harus membanting tulang 12 hingga 14 jam sehari sekadar untuk bertahan hidup, terbelit cicilan, dan terus berada di ambang kerentanan ekonomi.

Kerja Keras Tanpa Jaminan Kesejahteraan

Kisah Saiful Ilham (43), seorang pengemudi ojek online di Kota Bogor, menjadi cermin nyata ketimpangan tersebut.

Saiful harus menyusuri jalanan sejak pukul 07.00 hingga 22.00 WIB.

Kendati menghabiskan mayoritas waktunya di jalan, pendapatan bersih yang dibawanya pulang paling banyak hanya sekitar Rp150 ribu per hari.

Saat sepi pesanan, ia bahkan tidak membawa uang sama sekali, sementara kebutuhan dapur minimum Rp100 ribu per hari tetap harus dipenuhi. Pilihan terakhirnya jatuh pada utang.

"Saya enggak boleh sakit, harus kerja terus. Meriang juga dijalanin," ungkap Saiful, yang cicilan sepeda motornya kini tertunggak satu bulan.

Baca Juga: KPK Peringatkan Menteri ATR Nusron Wahid Tak Ulur Waktu di Kasus Korupsi Summarecon

Kondisi serupa dialami oleh pekerja informal lainnya, Wisnu (39) warga Klapanunggal.

Dia Menggabungkan dua pekerjaan sekaligus menjaga warung kelontong dari pagi hingga sore dan menjadi tukang cukur panggilan di malam hari.

Pendapatannya bertahan di kisaran Rp2 juta per bulan, habis dieksekusi cicilan motor, tagihan telepon, dan sekolah dua anaknya.

Kemudian Elis (37), warga Parung Bogor, adalah seorang asisten rumah tangga dengan gaji Rp1,3 juta per bulan.
Untuk menutupi kekurangan harian, ia terpaksa mengambil pekerjaan tambahan mencuci dan menyetrika pakaian tetangga.

Lalu ada juga Hamdani (29) yang merupakan warga Kota Bogor. Dia mengantongi gaji Rp4,3 juta sebagai staf administrasi gudang.

Meskipun kerap dianggap mampu oleh lingkungan sekitar, gaji tersebut bersih terserap untuk biaya hidup keluarga dan cicilan, hingga menyisakan uang saku pribadi sebesar Rp150 ribu.

Contoh juga datang dari Aditya Susanto (24), warga Cileungsi. Buruh kontrak gudang bergaji Rp4,6 juta yang hidup dalam bayang-bayang kecemasan akan berakhirnya masa kerja pada 2027 tanpa ada kepastian perpanjangan.

Antara Data BPS dan Fenomena Near Poor

Secara statistik, BPS mencatat penurunan penduduk miskin di Jawa Barat sebesar 194 ribu jiwa pada 2025, menyisakan 3,65 juta orang.

Kabupaten Bogor mencatat penurunan terbanyak sebesar 44,9 ribu jiwa, namun masih memegang predikat sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Jawa Barat, yaitu 401,9 ribu orang (6,26%).

Sementara itu, Kota Bogor berhasil menekan angka kemiskinan menjadi 5,89%.

Menanggapi fenomena ini, Sosiolog FISIP Universitas Airlangga, Prof. Dr. Bagong Suyanto, menegaskan bahwa persoalan utama terletak pada kesenjangan sosial dan kerentanan.

Banyak warga yang secara formal berhasil keluar dari garis kemiskinan, namun kenyataannya berada dalam kategori near poor (hampir miskin).

"Pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati kelas atas. Kelompok masyarakat miskin dan rentan sekadar bertahan hidup," ujar Prof. Bagong.

Risiko ekonomi mulai dari kenaikan harga pokok, sakit, hingga pemutusan hubungan kerja dapat dengan mudah melempar mereka kembali ke bawah garis kemiskinan.

Distorsi Narasi Kebijakan dan Ironi di Lapangan

Kerentanan ini kian pelik ketika intervensi atau klaim pemerintah tidak sepenuhnya menapak pada realitas warga.

Kesenjangan antara retorika panggung politik dan kenyataan di lapangan tergambar jelas dari kisah Susanah, seorang warga Kampung Ciuncal, Desa Situsari, Cileungsi.

Susanah sehari-hari bekerja keras menjahit kain sisa (majun) menjadi lap dengan upah Rp700 per kilogram, diselingi menjadi pencuci ompreng wadah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan upah Rp100.000–Rp150.000 per hari.

Namun, saat diundang sebagai tamu istimewa dalam Sidang Tahunan MPR/DPR di Jakarta pada Agustus 2026, profesinya keliru disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai "buruh pengupas bawang" dengan upah fantastis "Rp700 ribu per kilogram".

Kekeliruan narasi tersebut menjadi gambaran betapa potret perjuangan warga di tingkat tapak kerap kali terdistorsi.

Tantangan Struktural dan Harapan Warga

Pemerintah daerah mengakui tantangan berat yang dihadapi. Sekda Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menyebutkan selain masalah pendapatan, faktor maraknya pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol) turut membebankan ekonomi warga.

Sementara itu, Sekda Kota Bogor, Denny Mulyadi, menyoroti tingginya angka pengangguran serta Rasio Gini yang menandakan masih lebarnya jurang ketimpangan.

Bagi masyarakat seperti Saiful, Wisnu, dan Elis, perdebatan mengenai indikator makroekonomi tidak banyak mengubah nasib mereka.

Yang mereka butuhkan adalah langkah konkret perluasan lapangan kerja tetap, transparansi dan keakuratan pendataan bantuan sosial, serta kepastian harga kebutuhan pokok.

Selama solusi struktural tersebut belum menyentuh akar rumput, penurunan angka kemiskinan di atas kertas akan terus beriringan dengan himpitan hidup yang tak pernah reda.

Kontributor : Dziharul Islam Nusantara