Ikano Unpad Desak Reformasi Hukum Notaris Hadapi Ancaman AI dan Cyber Notary

SuaraJabar.id - Ikatan Alumni Kenotariatan Universitas Padjadjaran (Ikano Unpad) mendesak reformasi hukum nasional, khususnya regulasi kenotariatan, untuk mengantisipasi perkembangan cyber notary dan kecerdasan buatan (AI).

Ketua Umum Ikano Unpad Ranti Fauza Mayana mengatakan perkembangan teknologi yang semakin pesat berpotensi menciptakan celah hukum apabila tidak diimbangi regulasi yang mampu memberikan kepastian terhadap keabsahan akta elektronik.

Menurut Ranti, penggunaan AI dan konsep cyber notary juga membawa risiko manipulasi dokumen serta persoalan etik dan teknis yang dapat merugikan masyarakat.

"Hukum tidak dapat dipisahkan dari dinamika yang terjadi di dalam masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan akan adanya keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Karenanya perlu adanya reformasi tersebut," ujar Ranti di Kampus Unpad Bandung, Kamis (8/10/2026).

Menurut dia, perkembangan teknologi tidak lagi cukup direspons dengan regulasi konvensional. Reformasi diperlukan agar hukum mampu mengikuti perubahan dalam praktik kenotariatan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam peluncuran Book Chapter 2026 bertajuk "Pokok-Pokok Pemikiran Ikano Unpad bagi Pengembangan Hukum Nasional" di Kampus Unpad, Dipati Ukur, Bandung.

Buku yang diterbitkan Fakultas Hukum Unpad bersama Ikano Unpad dan PT Refika Aditama itu memuat 17 manuskrip pemikiran para pakar hukum. Peluncurannya menjadi bagian dari rangkaian Dies Natalis ke-69 Fakultas Hukum Unpad.

Lima Isu Strategis

Editor buku, Dr. Dadang Epi Sukarsa, mengatakan 17 tulisan tersebut membahas lima ranah strategis yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan hukum dan dunia usaha di Indonesia.

Baca Juga: Usut Sumber Limbah Kali Jantung, DLHK Depok Gandeng Wilayah Tempuh Jalur Hukum

Pertama, transformasi notaris dan AI, termasuk legalitas pembuatan akta elektronik atau cyber notary serta mitigasi risiko etik dan teknis akibat penggunaan AI.

Kedua, perlindungan bisnis dan pidana notaris, termasuk penerapan doktrin Business Judgment Rule (BJR) serta batasan pertanggungjawaban pidana notaris dalam menjalankan jabatannya.

Ketiga, dinamika hukum bisnis syariah, terutama adaptasi regulasi akad dan transaksi keuangan berbasis syariah di era digital.

Keempat, sengketa pertanahan dan agraria yang mencakup persoalan kepemilikan tanah, hak atas tanah, serta tata kelola pendaftaran tanah.

Kelima, reformasi hukum keluarga dan waris, termasuk pembaruan mekanisme pembagian waris dan penyelesaian sengketa keluarga di tengah perubahan struktur masyarakat.

"Gagasan ilmiah yang disunting bersama Zahra Cintana ini turut dibahas mendalam oleh Guru Besar FH Unpad Prof Ahmad M Ramli. Selain itu, penerbitan edisi 2026 ini didedikasikan secara khusus untuk mengenang jasa almarhum Badar Baraba, tokoh pendiri sekaligus Ketua Umum Ikano Unpad periode 2007-2015," kata Dadang.