SuaraJabar.id - Sikap menolak adanya gerakan people power mulai disuarakan banyak pihak di sejumlah daerah, salah satunya di kawasan Depok, Jawa Barat.
Salah seorang pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Depok Jawa Barat, Abdul Rasyid mengajak seluruh lapisan masyarakat agar tidak terpancing dengan isu gerakan people power yang rencananya akan dilaksanakan saat pengumuman hasil suara oleh KPU pada 22 Mei 2019 2019 mendatang.
“Saya tokoh Desa Raga Jaya, yang juga pengurus PBNU menolak keras aksi people power karena bertentangan dengan Undang Undang Dasar 45,” kata Abdul Rasyid, kepada wartawan , Senin (13/5/2019 ).
Dia menilai, isu gerakan tersebut dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa serta sangat merugikan masyarakat. Selain itu, kata Abdul, gerakan itu bertolak belakang dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang menyatakan berbeda-beda tetapi tetap satu jua.
Baca Juga:Bela Prabowo, Rachmawati Tuding Paham Khilafah Ada di Lingkaran Jokowi
“Untuk itu, mari kita jaga kondisi wilayah masing-masing agar tetap aman dan kondusif dalam keberagaman untuk saling menghormati dan mengharagai satu sama lainnya. Karena kita adalah Indonesia," pungkasnya.
Diketahui, gerekan people power pertama kali diserukan elite di kubu pasangan nomor urut 02 Prabowo - Sandiaga. People power itu diserukan untuk menghadapi klaim kecurangan pada Pemilu 2019. Elite-elite yang kerap menyerukan people power itu adalah Amien Rais, Eggi Sudjana dan Kivlan Zein.
Namun, buntut dari seruan itu, Eggi Sudjana dan Kivlan Zein dilaporkan ke polisi atas tuduhan penghasutan dan dugaan makar. Buntut dari ajakan people power itu, Eggi Sudjana ditetapkan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya.
Kontributor : Supriyadi
Baca Juga:Kivlan Zein Dituding Makar, Rachmawati Sebut Mega Pelaku Makar Sesungguhnya
