SuaraJabar.id - Tim Wali Kota untuk Percepatan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan (TWUP4) menyebut perlu ada kajian mendalam ketika Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi ingin menerapkan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).
Menurut Ketua Bidang Pengembangan Kehidupan Perkotaan TWUP4 Kota Bekasi Benny Tunggul mengatakan, Pemkot Bekasi bisa berkonsultasi dengan Singapura sebagai pengagas ERP yang telah berlaku di Jakarta.
"Kajian lebih dalam saya anggap perlu, dinas perhubungan bisa konsultasi dan mendalami segala regulasi jika ingin menerapkan jalan berbayar," kata Benny saat dihubungi Suara.com pada Senin (19/8/2019).
Benny menilai, rencana Dishub Kota Bekasi menunjuk Jalan Jendral Sudirman sebagai titik penerapan jalan berbayar belum masuk dalam kategori. Soalnya, panjang lebar ruas Jalan Jendral Sudirman belum memadai.
Baca Juga:Ingin Tiru Jakarta, Pemkot Bekasi Wacanakan Penerapan Jalan Berbayar
Jika ingin menerapkan jalan berbayar, Benny mengusulkan kepada pemerintah setempat untuk menguji coba di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan. Sebab, Jalan Ahmad Yani masuk dalam kategori strategis terlebih merupakan jalan protokol.
"Jalan Jendral Sudirman itu kurang ekonomis dan strategis, beda dengan jalan Ahmad Yani," ujarnya.
Benny menyarankan kepada pemerintah agar tidak perlu menerapkan jalan berbayar. Soalnya, jalur yang ada di Kota Bekasi sangat pendek dan bisa menambah titik kemacetan.
"(Penerapan ERP) menyebabkan multi player efek terhadap penumpukan di perempatan dan setiap jalan-jalan yang terjadi nya ERP, karena volume kendaraan yang besar dan jalan tidak luas," katanya.
Ia menilai, jalan berbayar bukan solusi di Kota Bekasi untuk mengatasi kemacetan yang ada. Apalagi, Kota Bekasi bukan pusat industri yang volume kendaraannya untuk kepentingan distribusi pengiriman bahan baku atau jadi.
Baca Juga:Dapat Saran dari Kejagung, Anies akan Lelang Ulang Proyek Jalan Berbayar
"Kota Bekasi banyak permukiman, dipotong kereta api, sungai, jalan tol, belum lagi LRT dan MRT dan Becakayu, semuanya menjadi eskalasi meningkatkan distribusi volume kendaraan yang ada di Kota Bekasi," beber Benny.
Kekinian, ia mengatakan Kota Bekasi dikepung angkutan kota (angkot), ojek online (Ojol) yang menyebabkan jalan raya tergunakan sebagai terminal sementara.
"Nah, untuk mengurai kemacetan ini bisa membuat terminal sementara, itu diperuntukan untuk mengurangi volume kendaraa yang tidak layak seperti angkot ujur, kendaraan diatas 10 tahun, menyediakan terminal sementara buat kendaraan seperti ojol dan kendaraan umum lainya," kata Benny.
Kontributor : Mochamad Yacub Ardiansyah
