Wakil Wali Kota Depok Minta Banjir Jabodetabek Ditangani Kementerian Khusus

Menurut dia, bencana banjir ini sudah menjadi bencana nasional dan ini terjadi karena faktor alam, sehingga sulit ditangani secara wilayah per wilayah.

M. Reza Sulaiman
Sabtu, 04 Januari 2020 | 03:05 WIB
Wakil Wali Kota Depok Minta Banjir Jabodetabek Ditangani Kementerian Khusus
Warga berjalan menuju Masjid Siti Rawani, Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (3/1). [Suara.com/Angga Budhiyanto]

SuaraJabar.id - Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna menyarankan agar penanganan bencana alam seperti banjir di wilayah DKI Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang, dan Bogor ditangani oleh satu kementerian khusus.

Menurut dia, bencana banjir ini sudah menjadi bencana nasional dan ini terjadi karena faktor alam.

"Kalau persoalan pengendalian air ini bukan hanya persoalan wilayah saja yang menyebabkan banjir Jakarta. Ini sudah menyangkut bencana nasional dan ini faktor alam dan harus dibawah pengendalian satu menteri masalah ini," kata Pradi di Polres Metro Depok, Jumat (3/1/2020).

Dengan begitu, penanggulangan bencana dan pembangunan pascabencana bisa mengunakan dana dari Pemerintah Pusat. Contohnya, saat ini situ dan sungai Ciliwung di bawah Badan Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BWSCC).

Baca Juga:Kantor Kebanjiran, Ketua KPU Sedih Merasa Tak Diperhatikan Pemkot Depok

"Melihat pengalaman (situ dan sungai dibawah BWSCC) sifatnya hanya perbaikan yang tidak menyeluruh. Jadi kalau ditangani satu menteri bisa intervensi anggaran ke pemerintah pusat. Kalau bahasa Gubernur DKI menyalahkan (pengendalian air) dari hulu itu benar apa adanya. Bahwa bahasa ini bukan saat (Anies) menjabat Gubernur dan sering dibahas," kata Pradi lagi.

Pradi menambahkan, untuk mencegah DKI Jakarta bisa dilakukan normalisasi situ yang ada di Depok dan wilayah kota penyangga lainnya. Depok kata Pradi lagi, memiliki 23 situ dengan memiliki luas yang bervariasi.

"Depok ini punya banyak situ dan luas bahkan ada lebih dari 10 hektar. Sekarang sudah mulai pendangkalan. Kalau kita total ratusan hektar situ di Depok. Nah kalau kita intervensi dari APBD Depok ini kan ada UUD yang mengatur."

"Bahwa masalah ini tanggung jawab semua menyangkut menjaga ibu kota yang saat ini sedang banjir dan kondisi sudah mendesak," terangnya.

Sementara itu, ketua DPRD Depok TM Yusuf Syahputra menambahkan, perlu adanya normalisasi situ-situ yang ada di Depok untuk pencegahan banjir ke Jakarta dan Depok. Sebab, fungsi situ ini untuk menyimpan dan menyerap air.

Baca Juga:Anies Singgung Pengendalian Air, Walkot Depok: Dananya Masih Kurang

"Info bantuan dari DKI Jakarta sebesar Rp 59 miliar masih kurang. Kita tuh punya situ 23 situ itu fungsinya untuk penyerapan air yang berfungsi untuk menahan banjir ke Jakarta dan Depok," pungkasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini

Tampilkan lebih banyak