SuaraJabar.id - Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna, enggan menanggapi secara serius soal teror selebaran yang beredar di Pemkab Bandung Barat untuk memojokkan dirinya.
Teror selebaran yang beredar di Kantor Pemkab Bandung Barat ditujukan untuk menggulingkan Bupati.
"Yah selebarannya juga gitu. Kalau ditanggapi juga seperti saya-nya konyol gitu yah," kata Aa Umbara saat ditemui wartawan seusai memberikan kuliah umum di Fakultas Fisip Universitas Unjani, Kota Cimahi, Jumat (14/2/2020).
Meski begitu, ia tetap bakalan mengusut siapa yang menyebarluaskan selebaran tersebut. Meski dalam selebaran tersebut tertulis ada nama sebuah, bernama LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI).
Baca Juga:Jogja Darurat Klitih, Teror Geng Pelajar Pemburu Eksistensi Semu
As Umbara mengatakan, berdasarkan sepengetahuannya LSM tersebut pun tidak mengakui penyebaran selebaran itu dan tengah akan melaporkan kepada pihak kepolisian.
"Iya sudah ada ngurus (menyelidiki), sama orang saya barang kali, tidak dengan saya. Saya mah kerja ajalah. Itu yang tidak (merasa) menyebarluaskannya juga ngelaporin polisi. Silakan saja yang tidak merasa LSM bahwa itu bukan mereka yang menyebarkan lapor sendiri," kata dia.
Seperti diketahui, Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna diteror selebaran akan digulingkan dari jabatannya. Dalam selebaran itu, foto Aa Umbara Sutisna dicoret tanda silang.
Selebaran itu tersebar di sekitar Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (KBB). Dalam spanduk itu tertulis dibuat oleh Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI).
Beredarnya spanduk dan pamflet itu sempat membuat panas dan bikin merah kuping para pendukung serta tim sukses bupati.
Baca Juga:Klitih, Teror Geng Pelajar Pemburu Eksistensi Semu
Dalam selebaran itu tertulis 'Tolak dan basmi mafia pegawai siluman", "Jangan biarkan uang pegawai siluman dimakan pejabat", "Tangkap dan adili tim sukses bupati", dan "Turunkan Bupati Bandung Barat".
Ketua DPC PMPRI, KBB, Dedi Setiawan mengklarifikasi jika pengurus PMPRI baik di tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat, tidak berencana menggelar aksi yang akan digelar pada 20 Februari 2020 sesuai isi spanduk dan pamflet.
"Kami tegaskan seruan aksi 20 Februari itu tidak benar, hoaks, dan telah mencemarkan nama baik lembaga kami. Makanya melalui Ketua Umum DPP LSM PMPRI Indonesia, Rohimat, telah melaporkan hal ini ke Polda Jabar untuk mengusut siapa yang membuat dan menyebarkan spanduk atau pamflet tersebut," ujarnya, Kamis (13/2/2020).
Kontributor : Cesar Yudistira
