Selama PSBB Bodebek, Pemprov Jabar Kucurkan Bansos Rp 500 Ribu Per Keluarga

SuaraJabar.id - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menyiapkan bantuan untuk warga terdampak pandemi Covid-19 khususnya di daerah Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek). Jumlah bantuan yang akan diberikan sebesar Rp 500 ribu rupiah per keluarga, dengan pembagian Rp 150 ribu uang tunai dan Rp 350 berupa sembako.

Sekretaris dan Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Daud Achmad mengatakan, pembagian bantuan tersebut akan dikucurkan bersamaan dengan pemberlakuan PSBB pada Rabu (15/4/2020) mendatang.

“Bantuan seperti yang sudah disampaikan, bahwa Gubernur (Jabar) akan memberikan bantuan sosial khususnya di daerah Bodebek. Gubernur memerintahkan antara tanggal 15-16 April ini kita harus sudah mulai dan barangkali fokus kita di daerah Bodebek yang dilakukan PSBB mulai tanggal 15 April,” ujar Daud di Bandung pada Senin (13/4/2020).

Terkait mekanisme penyaluran bantuan dari provinsi, Daud menjelaskan, pihaknya telah bekerja sama dengan Bulog dan Perum Pos. Serta ojek dalam membantu pendistribusian.

“Mekanismenya bahwa kami di divisi logistik bekerja sama dengan Bulog, bekerja sama dengan Perum Pos. Untuk diketahui bantuan sebesar Rp 500 ribu rupiah itu adalah Rp 350 (ribu) berbentuk natura (sembako), Rp 150 ribu berbentuk uang,” ungkap Daud.

Daud mengatakan, untuk bantuan senilai Rp 350 ribu pihaknya bekerja sama dengan Bulog. Nantinya, Bulog akan mengirimkan bantuan sampai tingkat kecamatan.

“Di sana ada pos kemudian bekerja sama dengan PT Pos, uang juga dititipkan ke PT Pos nanti dititik pengumpulan itu di kecamatan atau di desa itu nanti akan diantar langsung ke alamat penerima,” katanya.

“Yang mengantar PT pos bekerja sama dengan para ojek. Jadi supaya ojek ini juga masih bisa berpenghasilan. Nanti sistem dan aplikasinya sudah ada. Dari si ojek ini bisa menyampaikan ke masyarakat sasaran, nanti bisa difoto KTP kelihatan termasuk tanda terima basah maupun tanda terima elektronik,” lanjut Daud menambahkan.

Daud mengemukakan, bantuan dari Gubernur Jabar adalah pintu ke enam, karena bantuan dari pemerintah pusat sudah banyak yang turun.

Dia menyebutkan, beberapa program pemerintah pusat, yakni PKH, program sembako, program sembako dari presiden, ada juga program dana desa 25-35 persen dana desa itu bisa dipakai untuk bantuan sosial kemudian kartu Prakerja, baru masuk yang ke enam bantuan gubernur.