SuaraJabar.id - Soal penyaluran bantuan sosial (bansos) di masa pandemi COVID-19 di Kota Bekasi dikeluhkan banyak warganya. Ragam persoalan membayangi, mulai dari sosialisasi yang minim hingga ketidaksinkronan data di lapangan.
Tak sedikit publik menuding bansos dari Pemkot Bekasi salah sasaran. Mereka yang dikirimi paket kebutuhan pokok alias sembako malah termasuk golongan "berduit". Sementara yang seharusnya menerima manfaat, terpaksa gigit jari.
Kegeraman warga tidak cuma langsung menyasar Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, namun juga terhadap para Ketua RW sebagai pejabat lapis bawah yang melakukan pendataan.
Namun, kisah Ketua RW 14 Kelurahan Bekasi Jaya yang bernama Muhammad Tahrir ini mungkin bisa membuka tabir persoalan sebenarnya. Dari cerita Tahrir kita tahu bahwa ada juga Ketua RW yang benar-benar bekerja keras memperjuangkan hak warganya.
Baca Juga:Kenangan Rommy di Rutan KPK: Pimpin Salat Tarawih Tahanan Korupsi
“Saya terpaksa tidak tidur hanya untuk input data secara online,” kata Tahrir kepada Ayobekasi.net--jaringan Suara.com, Rabu (29/4/2020).
Dia menceritakan kendala yang dialaminya terkait sistem input data secara online di aplikasi Sapa Warga milik Pemprov Jawa Barat. Seperti diketahui, bansos untuk warga Kota Bekasi tak hanya berasal dari Pemkot Bekasi, tapi juga pemerintah pusat dan Pemprov Jabar seperti di daerah-daerah lain.
“Masuk server aplikasi itu berebutan. Harus tengah malam dan dini hari,” ujarnya.
Hampir setiap hari dia mencoba memasukkan data warga ke aplikasi meski tidak selalu berhasil. Satu hal yang menyemangatinya adalah rasa tanggung jawab terhadap amanat, terhadap warga yang memang layak mendapat bantuan. “Dua malam didapat 14 KK tambahan yang berhasil diinput. Alhamdulillah, pas bisa masuk server, senangnya,” tutur Tahrir.
Ia yaki kendala serupa juga dialami para Ketua RW di wilayah lain. Apalagi, tidak semua Ketua RW mengerti cara menggunakan aplikasi online lantaran faktor usia.
Baca Juga:Siswi SD Dicekoki Miras, Diperkosa Bergantian Habis Buka Puasa
“Harus dengan kesabaran untuk bisa masuk (server). Kita sadar kemampuan server Pemkot maupun Pemprov, tapi kita usahakan terus sampai pendaftaran dinyatakan ditutup,” ujar Tahrir.
Pengalaman serupa dialami Ketua RW di Kelurahan Duren Jaya, Hardi. Dia sempat beradu argumen dengan pihak kelurahan karena ada warganya yang tidak terdaftar sebagai penerima bansos. Padahal, warga itu sudah memenuhi syarat sebagai penerima.
“Padahal sudah ada datanya di saya, tapi kenapa pas divalidasi namanya enggak keluar. Warganya benar-benar enggak mampu, butuh bansos,” katanya.
Hardi rela bolak balik hanya demi memperjuangkan hak warga, sesuai dengan arahan Wali Kota dan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil. Tantangan paling besar memang pada pendataan kelompok pendatang yang tidak ber-KTP Kota Bekasi. Sebab, validasi data umumnya disesuaikan dengan KTP dan Kartu Keluarga.
“Warga saya yang layak terima bantuan bisa dibilang 30 persen-nya pendatang. Belum lagi banyak yang gaptek, enggak tahu caranya daftar online, enggak punya kuota, ya harus saya yang bantu isi datanya,” ujar Hardi.
Meski lelah dan ‘babak belur’ sampai diprotes warga, dia mengaku ikhlas. Perannya sebagai Ketua RW sangat dibutuhkan saat ini untuk memperjuangkan hak warga yang tidak mampu secara ekonomi, walau sebatas bansos sembako.
