Pengalaman serupa dialami Ketua RW di Kelurahan Duren Jaya, Hardi. Dia sempat beradu argumen dengan pihak kelurahan karena ada warganya yang tidak terdaftar sebagai penerima bansos. Padahal, warga itu sudah memenuhi syarat sebagai penerima.
“Padahal sudah ada datanya di saya, tapi kenapa pas divalidasi namanya enggak keluar. Warganya benar-benar enggak mampu, butuh bansos,” katanya.
Hardi rela bolak balik hanya demi memperjuangkan hak warga, sesuai dengan arahan Wali Kota dan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil. Tantangan paling besar memang pada pendataan kelompok pendatang yang tidak ber-KTP Kota Bekasi. Sebab, validasi data umumnya disesuaikan dengan KTP dan Kartu Keluarga.
“Warga saya yang layak terima bantuan bisa dibilang 30 persen-nya pendatang. Belum lagi banyak yang gaptek, enggak tahu caranya daftar online, enggak punya kuota, ya harus saya yang bantu isi datanya,” ujar Hardi.
Baca Juga:Kenangan Rommy di Rutan KPK: Pimpin Salat Tarawih Tahanan Korupsi
Meski lelah dan ‘babak belur’ sampai diprotes warga, dia mengaku ikhlas. Perannya sebagai Ketua RW sangat dibutuhkan saat ini untuk memperjuangkan hak warga yang tidak mampu secara ekonomi, walau sebatas bansos sembako.
“Prinsip kemanusiaan yang selalu saya utamakan. Dikomplain sudah biasalah, namanya urusan perut. Saya cuma yakinkan ke mereka kalau saya serius ingin membantu,” ucap Hardi.
