SuaraJabar.id - Pelayanan informasi publik di masa pandemi Covid-19 membutuhkan inovasi dari para pengelola informasi badan publik.
Untuk melihat kualitas pelayanan informasi publik itu, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat (KIP Jabar) melakukan monitoring evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik tahun 2020.
Komisioner KI Jabar Bidang Monev dan Advokasi, Yudaningsih mengatakan monev tahun 2020 ini bertajuk Pelayanan Informasi Publik di Era Pandemi Covid-19.
"Tujuannya mendorong dan memastikan badan publik dapat menjalankan dan menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan keterbukaan informasi di era pandemi," katanya kepada Suara.com, Jumat (18/9/2020).
Baca Juga:IDI: Kematian Tenaga Kesehatan Akibat Covid-19, Indonesia Tertinggi di Asia
Pada tahun ini KI Jabar melakukan monev kepada 118 Badan Publik di Jawa Barat.
Rinciannya terdiri dari 27 Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat; 10 Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat; 11 lembaga/instansi tingkat Provinsi Jabar, 27 KPU Daerah Kabupaten dan Kota di Jabar, 27 Bawaslu Daerah Kabupaten dan Kota di Jabar, dan 16 partai politik di Jabar.
Informasi publik, sambung Yudaningsih, menjadi aspek penting dalam penanganan pandemi.
“Ini menjadi tantangan bagi badan publik dalam melakukan pelayanan informasi. Sehingga memunculkan inovasi dari beberapa badan publik yang bisa menjadi pembelajaran bagi badan publik lainnya. Ini salahsatu pentingnya monev tahun ini," katanya.
Dia juga menekankan bahwa pelaksanaan Monev 2020 dilaksanakan dengan mengindahkan prinsip terukur, objektif, akuntabel, partisipatif, transparan dan berkelanjutan. Secara garis besar ada 9 tahapan monev 2020, mulai sosialisasi kepada publik hingga penganugrahan apresiasi pada awal Desember 2020.
Baca Juga:Dikritik Bawa Jenazah Sekda DKI, Wagub: Kebetulan Jalannya Lewat Balai Kota
Sementara itu, Ketua Tim Penilai Independen Monev 2020 Budi Yoga mengatakan beberapa indikator Monev tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Seperti kelengkapan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib disediakan setiap saat.
Kelengkapan dukungan PPID, Standar Prosedur Operasional (SOP) pelayanan informasi publik, serta Laporan Pelayanan Informasi Publik.
"Dan poin yang paling penting adalah inovasi dan kolaborasi pelayanan informasi publik di masa pandemi," katanya.
