"Jelas akan tercipta (pasar) monopolistis, bahkan sebetulnya saat ini oligopoli sudah terjadi," katanya.
Baru-baru ini salah satu produsen rokok dari Amerika Serikat mengusulkan kepada pemerintah agar menetapkan Harga Transaksi Pasar (HTP) secara penuh atau 100 persen dari harga banderol, tidak lagi 85 persen seperti yang berlaku saat ini.
Penetapan HTP 85 persen dari harga banderol tertuang dalam Aturan Dirjen Bea dan Cukai No. 37/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif CHT. Bila harga di banderol, misalnya Rp10.000, produsen diperkenankan menjual senilai Rp8.500 per bungkus (HTP).
Kasubdit Tarif Cukai dan Harga Dasar Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) Sunaryo menyatakan penerapan floor price tersebut tidak mempengaruhi penerimaan negara sama sekali karena pengusaha rokok membayar cukai mereka dalam jumlah rupiah per batang dan selalu dibayarkan di depan.
Baca Juga:Ekonom Sebut Struktur Tarif Cukai Tembakau di Indonesia Super Kompleks
Penetapan floor price, tambahnya, juga tidak memberikan efek apapun kepada penerimaan pajak rokok karena pajak rokok dibayar 10 persen dari cukai rokok tersebut.
Aturan itu juga tidak akan mempengaruhi penerimaan Negara terhadap PPn hasil tembakau (HT) karena pengenaan PPn HT ditentukan berdasarkan HJE banderol.
Sementara itu Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) mengusulkan agar pemerintah memberlakukan aturan penjualan dengan harga minimum 85 persen dari HJE secara nasional, tidak hanya pada 50 persen dari wilayah pengawasan Kanwil Bea dan Cukai.
Menurut Ketua Harian Formasi Heri Susianto, tujuannya untuk memberikan keadilan yang jauh lebih merata antara perusahaan rokok skala besar dengan usaha sejenis berskala menengah dan kecil. [Antara]
