SuaraJabar.id - Ratusan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (27/10/2020). Mereka menuntut Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021.
"Ya, kami mau menuntut kenaikan UMP Jabar 2021, ini tidak adil buat kami. Katanya demo hari ini bertepatan dengan Pemprov Jabar yang akan melakukan rapat pleno untuk menentukan UMP, nah itu tujuannya untuk menuntut kenaikan," ujar salah satu demonstran, Dedi dikutip dari Ayobandung.com-jaringan Suara.com.
Sebelumnya, Pemprov Jawa Barat berencana mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jabar 2021 pada hari ini Selasa, 27 Oktober 2020.
Sementara itu, waktu pengumuman UMP yang biasanya dilaksanakan pada tanggal 1 November, telah dimajukan menjadi tanggal 27 Oktober, mengingat pada tanggal 28 Oktober hingga 1 November cuti bersama sehingga hari kerja terakhir pada 27 Oktober.
Baca Juga:Weekend Seru, Ridwan Kamil Motoran Bareng Istri Sampai Jawa Tengah
Di lain pihak, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan yang tidak populis yakni tidak akan menaikan upah minimum tahun 2021.
Kebijakan tidak menaikan upah minimum tahun 2021 ini dikeluarkan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. Melalui Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/2020, ia meminta Gubernur se-Indonesia untuk tidak menaikan upah minimum tahun 2021.
“Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020,” kata Menaker Ida, dilansir situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa (27/10/2020).
Surat edaran penetapan upah minimum tersebut diteken oleh Menaker pada 26 Oktober 2020. Selanjutnya, upah minimum 2021 ini secara resmi akan ditetapkan dan diumumkan oleh seluruh pemerintah daerah pada akhir Oktober 2020.
"Melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020," kata Menaker Ida.
Baca Juga:Hadapi Fenomena La Nina, Ridwan Kamil Minta BPBD Antisipasi Dampak Terburuk
“Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk menindaklanjuti dan menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan terkait di wilayah Saudara,” sambungnya.
