Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Tasikmalaya Yuhendra Efendi menyatakan, pihaknya bertolak dari pernyataan dinas. Dia mengatakan, pihaknya keberatan dengan keputusan pemerintah yang tidak menaikan UMK dan berpatokan terhadap surat edaran menteri.
"Kita tetap harus berpatokan dengan PP 78, di mana penentuan UMK harus berdasarkan survei KHL," ujar dia.
"Namun, yang diakomodasi hanya keinginan Apindo untuk mengikuti surat edaran menteri yang tak mengalami kenaikan. Kita tetap tidak sepakat dan tidak setuju," tambahnya.
Yuhendra menuturkan, pihaknya masih akan melakukan lobi-lobi dengan pihak terkait dan meminta teman-teman serikat di provinsi agar gubernur meninjau ulang usulan yang disampaikan pemerintah, sebab keputusan akhir ada di tangan gubernur.
Baca Juga:Modal Bukti Transfer Palsu, VI VA Sister Tipu Korban hingga Rp1 Miliar
"Jadi kami masih menunggu untuk menentukan langkah selanjutnya....Kami sebenarnya tidak minta besar, kami hanya minta naik menjadi Rp2,369 juta atau naik sekitar 4,7% dari upah yang lama yakni Rp2,264 juta," pungkasnya.
