SuaraJabar.id - Instruksi Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman agar anak buahnya mencopot baliho pentolan FPI Habib Rizieq Shihab menuai beragam tanggapan termasuk dari kalangan pejabat DPRD DKI Jakarta.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak menganggap Anies Baswedan tak mampu menangani urusan yang seharusnya menjadi tugas jajarannya.
Seharusnya, kata Gilbert, tugas pencopotan spanduk dan reklame itu menjadi wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Namun karena tak mampu, TNI-Polri sampai turun tangan karena sudah mendesak.
"Kegagalan Satpol PP hanya untuk mengatasi reklame tak berizin juga menimbulkan tanda tanya hingga TNI Polri harus turun tangan," ujar Gilbert saat dikonfirmasi, Minggu (22/11/2020).
Baca Juga:Larang Keramaian Tapi Hajatan Rizieq Dibiarkan, PDIP: Anies Diskriminatif
Gilbert menilai ketidakmampuan Anies tak hanya dalam masalah penurunan baliho Rizieq saja. Bahkan Anies juga harus melibatkan aparat keamanan dalam menangani masalah banjir.
"Ketidakmampuan Gubernur akan selalu diikuti dengan pelibatan TNI Polri, termasuk dalam masalah banjir," jelasnya.
Dalam memerintahkan jajarannya menegakan aturan, Anies juga dianggap diskriminatif. Kelompok tertentu seperti FPI malah dibiarkan dan masyarakat kecil ditindak tegas, khususnya dalam aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini.
"Sikap diskriminatif ini menimbulkan kehilangan rasa percaya masyarakat akibat ketidakseriusan Gubernur menangani Covid," pungkasnya.
Baca Juga:Kiai NU Tantang Rizieq Tak Jadi Pengecut: Tampil Dong, Temui TNI
