SuaraJabar.id - Ditetapkannya Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sibolangit, Sumatera Utara membuat para Pengurus DPC Demorkat di Jawa Barat berang.
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Ciamis Sopwan Ismail mengatakan, KLB versi Moeldoko itu ilegal lantaran tidak sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai berlambang mercy tersebut.
"KLB Demokrat di Deli itu ilegal, abal-abal. Gak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang kita punya," kata Sopfwan saat dihubungi Suara.com, Jumat (5/3/2021).
Dia menegaskan, 27 DPC Partai Demokrat se-Jawa Barat tetap solid mendukung kepempimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Bahkan dua hari lalu seluruh DPC di Jawa Barat melakukan konsolidasi bersama AHY di Pangalengan Kabupaten Bandung.
Baca Juga:Cuitan Andi Arief Terbukti, Ada Darah Tumpah di KLB Demokrat Deli Serdang
Sofwan membeberkan, hari ini pihaknya sudah mendapatkan intruksi dari AHY untuk tetap pada koridor hukum menyikapi KLB di Sumatera Utara yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum.
"Hari ini kami diperintah sama AHY untuk tetap berjalan pada koridor hukum. Artinya tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum," tegasnya.
DPP Partai Demokrat, kata dia, sudah meminta perlindungan hukum kepada Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly hingga Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Parbowo.
Meski begitu, Sopwan mengaku khawatir pemerintah bersikap tidak adil. Sebab, Ketua Umum Partai Demokrat versi Sumatera Utara yakni Moeldoko berada di lingkaran pemerintahan.
"Khawatir iya tapi apa boleh buat. Ini betul-betul pertaruhan apakah pemerienrah ini adil atau zalim. Apakah pemerintah mendukung demokrasi atau merusak demokrasi," sebutnya.
Baca Juga:Ruang Kerja Moeldoko Disulap, Netizen: Kita Sulap Bapak Jadi Ketum Demokrat
Untuk kader yang diketahui mengkhianati AHY, seperti datang ke KLB Demokrat di Sumatera Utara apalagi mencatut namanya, Sopwan mengancam akan menempuh jalur hukum.
Sebab Sopwan sendiri mengaku mendengar isu adanya kader Partai Demokrat Kabupaten Ciamis yang membelot ke KLB Moeldoko. Kebenarannya, kata dia, akan terlihat dari struktrur kepengurusan yang akan mereka ajukan ke pemerintah pusat.
"Kalau ada yang datang ke KLB dan dia mengatasnamakan Demokrat Ciamis, apalagi mengaku mendapatkan mandat dari saya, ada tanda tangan palsu saya saya pasti pidanakan," tukasnya.
Kontributor : Ferrye Bangkit Rizki
