SuaraJabar.id - Kementerian Pertanian (Kementan) buka suara perihal impor beras 1 juta ton yang saat ini tengah menjadi wacana pemerintah pusat.
Wakil Menteri Pertanian RI, Harvick Hasnul Qolbi mengatakan, pihaknya tidak setuju dengan kebijakan impor beras tersebut. Pihaknya ingin pemenuhan beras tetap mengandalkan hasil petani lokal.
"Kalau kami agak kurang setuju. Tentu saja lebih kita utamakan tidak impor," kata Harick saat melakukan kunjungan ke Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kamis (18/3/2021).
Dikatakan Harvick, pihak DPR RI pun sudah menanyakan terkait wacana impor beras tersebut. Pihaknya sudah menyampaikan ketidaksetujuan terhadap kebijakan tersebut.
"Di DPR ada raker (rapat kerja) memang teman-teman menyakan hal seperti itu," ujarnya.
Dirinya membeberkan, memang ada perdebatan terkait rencana impor beras tersebut. Namun, tegas Harvick, pihaknya tetap berpihak kepada petani.
"Soal impor beras tentu kami Kementerian Pertanian pasti berpihak pada petani. Jadi adanya perdebatan, diskusi mengenai perlu atau tidaknya impor beras tersebut tentu saja masing-masing mempunyai data," bebernya.
Perihal produksi beras di Indonesia, Harvick enggan menjawab secara gamblang. Sebab, kata dia, data yang ada saat ini tidak sinkron.
"Jadi data-data itu memang tidak semuanya sinkron," ucapnya.
Dirinya berharap permasalahan ini segera rampung dengan tidak merugikan petani.
Pihaknya, kata dia, akan berupaya menggenjot hasil pertanian di Indonesia. Salah satunya dengan berbagai teknologi inovasi, yang tentunya menunjang peningkatan produktifitas.
Kontributor : Ferrye Bangkit Rizki
