alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

DPRD Jabar Bakal Pelototi Penerimaan Siswa Baru SMA/SMK 2021

Ari Syahril Ramadhan Rabu, 14 April 2021 | 15:17 WIB

DPRD Jabar Bakal Pelototi Penerimaan Siswa Baru SMA/SMK 2021
ILUSTRASI. Sejumlah orang tua murid yang tergabung dalam Relawan PPDB DKI Jakarta melakukan aksi unjuk rasa terkait sistem PPDB DKI Jakarta di depan Istana Negara, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. [Suara.com/Angga Budhiyanto]

Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK/SLB tahun ajaran 2021 di Jawa Barat akandilakukan secara online.

SuaraJabar.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat bakal berusaha memastikan proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK/SLB 2021 secara online berjalan dengan baik.

Melalui Komisi V, DPRD Provinsi Jawa Barat bakal mengawasi proses PPDB mulai dari persiapan hingga pelaksanaan. Ini untuk memastikan anak di Jawa Barat dapat melanjutkan sekolah dan PPDB berjalan secara tertib transparan.

"Khususnya dalam hal ini membahas masalah masalah faktual bagaimana persiapan dan keluhan-keluhan yang terjadi di lapangan," kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya, di Bandung, Rabu (14/4/2021).

Komisi V DPRD Jawa Barat, kata dia, akan terus mengupayakan mendukung agar pelaksanaan PPDB yang tertib dan transparan, terlebih ini PPDB online dan sistemnya berbeda dengan tahun lalu dan dilaksanakaan di saat pandemi Covid-19.

Baca Juga: KPK Panggil 3 Anggota DPRD Jabar Terkait Kasus Korupsi Proyek di Indramayu

"Kami akan terus kawal dalam prosesnya, agar prosesnya berjalan lancar dan semua anak di Jawa Barat bisa sekolah," kata dia.

Beberapa waktu lalu, kata dia, Komisi V DPRD Jabar telah melakukan kunjungan kerja ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII di Kabupaten Sumedang.

Abdul Hadi mendorong, Pemprov Jabar agar lebih memperhatikan lagi keberadaan Kantor Cabang Dinas Wilayah VIII di Kabupaten Sumedang pasalnya sampai detik ini KCd Wilayah VIII tersebut masih belum memiliki kantor yang definitf.

“Kami berharap di wilayah VIII ini zero case dan ditambah doa kami agar kantor ini disegerakan mempunyai kantor yang layak. Bisa jadi tempat yang representatif, karena ini masalah citra provinsi artinya pemrpov serius dalam mengurusi OPD nya," kata dia. [Antara]

Baca Juga: Tinjau Ketersediaan Kebutuhan Pokok, Ridwan Kamil: Ada Kenaikan Tapi Wajar

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait