SuaraJabar.id - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan mengatakan pihaknya sulit untuk mendapatkan penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk laporan keuangan tahun 2020.
Hal tersebut disebabkan beberapa faktor. Salah satunya akibat adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang tanggap darurat Pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat.
Diketahui, dalam kasus tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tiga orang tersangka yaitu Bupati Bandung Barat nonaktif, Aa Umbara, Andri Wibawa, dan M Totoh Gunawan dari pihak swasta.
Hengky Kurniawan mengaku pesimis laporan keuangan tahun 2020 meraih WTP seperti tahun 2019. Pasalnya, tahun ini KBB didera kasus korupsi.
Baca Juga:Puluhan Ribu Pil Setan Gagal Dipakai Nge-Fly
Meski begitu, laporan keuangan tahun 2020 yang diperiksa BPK baru akan diterbitkan secara resmi minimal tanggal 17 Mei 2021.
"Memang kondisi saat ini permasalahan di KBB yang sempat ramai mungkin sepertinya mempengaruhi opini kita, yang tadinya tahun 2019 kita dapat WTP, di tahun 2020 ini sepertinya sulit untuk kita WTP," kata Hengky Kurniawan usai menerima BPK Perwakilan Jawa Barat, Senin (3/5/2021).
Hengky tetap berupaya mengajak para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap konsentrasi bekerja dan tidak patah semangat.
"Kita tidak boleh patah semangat. Namanya musibah ini menjadi pembelajaran untuk kita," ujarnya.
Hengky Kurniawan tidak menyebut berapa jumlah temuan dari BPK dan Dinas mana saja. Ia hanya menyebutkan bahwa salah satu dinas yang banyak disorot BPK adalah Dinas Sosial.
Baca Juga:Wisatawan Luar KBB Dilarang ke Lembang Bandung, Termasuk dari Jakarta
Atas temuan itu, Hengky meminta menjadi pembelajaran bagi para OPD, agar bekerja dengan baik. Jangan bekerja di luar sistem, namun lebih baik meningkatkan integritas sebagai penyelenggara negara.
"Sekecil apapun bahwa yang dipergunakan itu dipertanggungjawabkan. Kita ingin KBB ke depan menuju pemerintahan yang bersih," pungkasnya.
