SuaraJabar.id - Kepala daerah diminta untuk jujur mengenai status COVID-19 di daerah yang dipimpinnya. Pasalnya, keterbukaan itu akan bermanfaat guna menentukan langkah pengendalian pandemi di setiap wilayah.
Hal ini ditegaskan Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia meminta agar kepala daerah tak menutup-nutupi status COVID-19 di daerahnya.
"Jangan nutup-nutupi status COVID-19 di wilayahnya. Kalau (zona) merah ya bilang merah, jangan seolah-olah sehat, justru itu yang harus kita atasi, karena implikasinya akan membahayakan seluruh warga," kata Puan dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat (28/5/2021).
Dia berharap seluruh level pemerintahan memahami hal ini karena pengendalian dan penanganan COVID-19 harus dilakukan bersama-sama.
Baca Juga:Sore Ini Puluhan Warga Nglempong yang Positif Covid-19 Dievakuasi ke Rusunawa Gemawang
Menurut dia, pemerintah daerah harus segera menentukan langkah penanganan dan koordinasi dengan pihak terkait jika wilayahnya masuk dalam zona merah COVID-19.
Selain itu, Puan mengimbau pemerintah daerah berhati-hati memberlakukan kebijakan peningkatan perekonomian yang menimbulkan potensi besar terjadinya penularan COVID-19.
"Kesehatan dan keselamatan menjadi hal utama yang harus dijaga. Ekonomi penting tapi keselamatan warga yang utama. Jadi harus sabar," ujarnya.
Puan menyatakan dirinya akan terus mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat vaksinasi hingga tercapai kekebalan komunal atau "herd imunity".
Politisi PDI Perjuangan itu menilai semua usaha pengendalian COVID-19 akan lebih efektif jika mendapat dukungan dari masyarakat sehingga masyarakat perlu untuk saling mengingatkan pentingnya disiplin menjalankan protokol kesehatan meskipun sudah divaksinasi.
Baca Juga:Denny Siregar Pilih Golput Jika Pilpres 2024 Cuma Ada 2 Paslon: Prabowo-Puan dan Anies-AHY
Dia meminta kepala daerah untuk bersinergi dengan pemerintah pusat karena tidak mungkin kita jalan sendiri-sendiri dalam mengatasi pandemi COVID-19. [Antara]
