"Kalau dari 2002 sampai sekarang dan izin lokasinya sudah habis, ini sebanding lurus tidak berlaku lagi. Karena kalau dianggap masih berlaku, ini sama saja dengan status peralihan garap ini hampir menyerupai sertipikat hak milik," ungkapnya.
Pihaknya saat ini sudah menempuh jalur hukum agar warga kembali mendapatkan hak tanahnya.
"Warga sudah lama menguasai, sedangkan sejak 2002 pasca pelepasan dari warga, itupun warga tertipu dan ditakuti soalnya tanah mau diambil Pangdam, tahu-tahu ternyata oleh Fandam (Dirut PT DAM Utama Sakti), itu juga yang akan kami perperkarakan," pungkasnya.
Kontributor : Ferrye Bangkit Rizki
Baca Juga:Banyak Orang Tua Tak Izinkan Anaknya Ikut PTM, Sekda Kota Bandung: Tak Ada Paksaan
