SuaraJabar.id - Selama tiga hari, Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) berada di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Hal itu guna melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat KBB.
Dilansir dari Ayobandung.com, pemeriksaan itu berkaitan dengan dugaan kasus korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana Covid-19 pada Dinas Sosial KBB tahun 2020.
Tim penyidik KPK akan mengorek informasi dari sejumlah saksi di Kantor Pemkab Bandung Barat atau KBB.
Sejak Rabu 9 Juni 2021 hari ini, tim penyidik KPK memang mulai mendatangi kantor Pemkab Bandung Barat. Sekitar 10 orang tim penyidik memasuki kantor wakil bupati di lantai dua. Sejumlah pejabat yang diduga menjadi saksi kasus tersebut mendatangi ruangan itu untuk diperiksa.
Baca Juga:Sempat Mangkir, Komnas HAM Resmi Kirim Surat Panggilan Lagi ke Firli Bahuri Cs Terkait TWK
Bagian Humas dan Protokol Setda KBB, membenarkan informasi tersebut. Lembaga Antirasuah itu telah mengirim surat peminjaman ruangan untuk pemeriksaan.
"Kami sudah menerima surat resmi peminjaman tempat untuk pemeriksaan saksi dalam kasus Bansos 2020," ujar Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda KBB, Agus Ganjar saat dikonfirmasi.
Ruang pemeriksaan yang berada di lantai 2 Gedung Setda KBB dijaga personel kepolisian dan Satpol PP. Ada sejumlah pejabat Pemkab Bandung Barat yang terpantau masuk ke ruang pemeriksaan. Seperti Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Agustina Piryanti dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan KBB Heri Partomo.
"Kalau nama-nama yang diperiksa, saya tidak menerima datanya," ujar Agus.
Perihal pemeriksaan terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan, Agus mengaku belum menerima informasi tersebut. "Sampai saat ini tidak menerima info (Hengky diperiksa). Itu kewenaban KPK," tukasnya.
Baca Juga:Pesan KPK ke Semua Istri Pejabat KKP: Pak Jangan Korupsi Ya, Ingat Keluarga di Rumah
