SuaraJabar.id - Susi (39) seorang warga warga Desa Maleber Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur memiliki pengalaman tidak mengenakan ketika bertransaksi menggunakan uang pecahan Rp 75 ribuan.
Ia mengaku pernah ditolak salah satu rumah makan yang berlokasi di Jalan H.O.S Cokroaminoto Desa Solokpandan Kecamatan Cianjur ketika melakukan pembayaran menggunakan uang pecahan Rp 75 ribuan.
Dia bercerita, saat itu makan di rumah makan makan tersebut, sudah selesai bergegas menghampiri kasir untuk membayar dengan uang lembaran Rp75 ribu.
“Tapi saya kaget, sewaktu menyerahkan tiga lembar uang Rp75 ribu, petugas kasir menolak dengan alasan hanya menjalankan perintah bos nya,” kata Susi pada Ayobandung.com-jejaring Suara.com, Senin (14/6/2021).
Baca Juga:GTA 6 Mau Pakai Mata Uang Kripto untuk Transaksi dalam Game
Dia menuturkan ketika itu dirinya tidak bawa uang lembaran yang lain, hanya yang Rp 75 ribuan. Lalu Susi menyuruh petugas di kasir meminta penjelasan kepada bosnya, karena tidak membawa uang lembaran lainnya.
“Sewaktu si petugas kasir balik lagi usai menemui bos nya, tetap perintahnya menolak pembayatan dengan uang lembaran Rp 75 ribu,” tuturnya.
Pengalaman ini tidak hanya dialami Susi. Sejumlah warga Cianjur mengeluhkan masih adanya pelaku usaha menolak pembayaran dengan uang lembaran Rp 75 ribu. Padahal mata uang resmi itu ikeluarkan Bank Indonesia.
Informasi yang dihimpun, penolakan pembayaran dengan uang lembaran Rp 75 ribu terjadi di beberapa tempat pelaku usaha mulai dari rumah makan, toko, hingga kios kecil.
Hal serupa juga dialami Tatang (38) warga Desa Limbangan Sari. Dia kaget saat akan membayar dengan uang lembaran Rp 75 ribu ditolak pedagang baso. Terpaksa harus mencari anjungan tunai mandiri (ATM) untuk mengambil uang lembaran Rp 100 ribu.
Baca Juga:Bupati Cianjur Setuju Wacana Pemberlakuan PPN Sembako dan Pendidikan
“Mas tukang baso menolak, alasannya uang itu hanya untuk koleksi saja, bukan untuk alat transaksi,” ujarnya.
Susi maupun Tatang mewakili warga Cianjur yang pernah ditolak pembayaran dengan uang lembaran Rp 75 ribu, tidak menyalahkan para pelaku usaha.
Hal itu menunjukan pemerintah kurang sosialisasi mengenai penggunaan uang lembaran Rp 75 ribu sebagai alat pembayaran yang sah.
