SuaraJabar.id - Gedung DPRD Kota Banjar disegel oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Kota Banjar dan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) pada Jumat (27/8/2021).
Sebelumnya, PMII dan PPDI datang ke kantor DPRD Kota Banjar untuk mempertanyakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
PMII dan PPDI mendorong DPRD Kota Banjar mempercepat pembentukan raperda tersebut.
Selain itu, mereka juga mendorong terbentuknya sejumlah raperda yang sudah masuk dalam program prioritas pembentukan peraturan daerah tahun 2021 dengan secepatnya.
Baca Juga:Indonesia Terpilih Anggota Dewan Pos Perserikatan Bangsa Bangsa
Bukan hanya itu, para aktivis mahasiswa juga menuntut adanya pelibatan organisasi mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya. Terutama dalam proses perumusan Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, serta kebijakan lainnya.
“Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh PMII Kota Banjar & PPDI beserta beberapa elemen masyarakat, untuk Raperda Disabilitas penting segera direalisasikan,” kata PMII Kota Banjar, Awal Muzaki, Jumat (27/8/2021).
Awal menambahkan, pada dasarnya pemenuhan hak penyandang disabilitas sudah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016. Sehingga, mewajibkan pemerintahan daerah untuk harus untuk melaksanakannya.
Oleh karena itu, ia meminta kepada pemerintah dan DPRD Kota Banjar, segera merealisasikan undang-undang tersebut dalam bentuk Perda. Hal itu sebagai upaya memenuhi hak penyandang disabilitas.
“Apabila dalam waktu 14×24 jam DPRD tidak melakukan pembahasan, maka kami akan menuntut kembali, dengan cara yang akan kami tentukan dan kami konsisten mengawal itu,” tandasnya.
Baca Juga:Membelah Desa, Kisah Kapolres Sukoharjo Gunakan Motor Beronjong Bantu Warga Disabilitas
Sementara terkait aksi penyegelan kantor DPRD, Awal mengatakan, bahwa hal itu pihaknya lakukan karena ada alasan.
- 1
- 2
