alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Daripada Digerogoti Tikus, Pengusaha Bus Pariwisata Pilih Jual Unit

Ari Syahril Ramadhan Kamis, 09 September 2021 | 15:48 WIB

Daripada Digerogoti Tikus, Pengusaha Bus Pariwisata Pilih Jual Unit
Deretan bus terparkir di kantor sebuah perusahaan bus di Kota Cimahi. Selama pandemi, bus-bus itu tak banyak beroperasi. [Suara.com/Ferrye Bangkit Rizki]

Ia berharap ada semacam bantuan dari pemerintah terhadap pelaku usaha bus pariwisata.

SuaraJabar.id - Pengusaha bus pariwisata di Kota Cimahi kian merana dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sampai Level 3-4.

Bahkan ada pengusaha yang sampai menjual unit hanya untuk bertahan di tengah pandemi Covid-19.

Seperti diketahui, sektor bisnis pariwisata sangat terdampak seiring munculnya wabah virus Corona sejak tahun lalu.

Penutupan tempat wisata membuat pengusaha bus pariwisata juga terdampat. Tak ada kunjungan dan study tour, puluhan bus milik mereka pun tak ada yang menyewa.

Baca Juga: Ini Kondisi Penanganan Darurat yang Mesti Diperhatikan Selama Pandemi Covid-19

"Kita udah hampir gak jalan sama sekali selama hampir dua tahun. Termasuk pas PPKM ini. Selama pandemi ini paling satu atau dua unit yang jalan," ungkap Pengurus Operaisonal PT Kaliptra Pesona Mandiri (KPM) Hendra Lesmana saat dihubungi Suara.com, Kamis (9/9/2021).

Hendra mengungkapkan, sebelum pandemi Covid-19 pihaknya mengelola sekitar 25 unit bus pariwisata.
Namun setelah virus tersebut mewabah, unit pun perlahan berkurang. Ada yang dijual, over credit dan diambil kembali oleh investor yang menanam saham di PT KPM.

"Yang dijual dan over credit itu sekitar 6 unit itu murni punya KPM. Ada yang dibawa sama investor. Kan di KPM itu ada investor yang nyimpen unit. Sekarang tinggal sisa 10 unit," beber Hendra.

Dikatakannya, menjual hingga over credit unit bus terpaksa dipilih sebab tak ada cara lain untuk bertahan ditengah kondisi ini. Hasil penjualan tersebut digunakan untuk biaya operaisonal dan perawatan bus yang terus dilakukan.

Pasalnya, kata dia, kendaraan yang dibiarkan terlalu lama malah akan semakin menimbulkan kerusakan. Unit bus yang tersisa ini pun kondisinya tak 100 persen dalam kondisi bagus. Terkadang jika bus akan keluar sistem tukar spare part pun jadi pilihan.

Baca Juga: Moeldoko : Pandemi Memaksa Kita Tinggalkan Cara Kerja yang Lamban

"Malah pengeluaran sparepart terus. Misal berangkat satu dua justru dianggap gak jalan karena gak nutup untuk biaya operasional. Yang sisa sekarang juga kan ada kadang kabelnya digigit tikus," sebut Hendra.

Dirinya berharap pandemi Covid-19 segera berakhir sehingga aktivitas bisa normal kembali. Pihaknya juga berharap ada semacam bantuan dari pemerintah terhadap sektor bus pariwisata. Sebab, kata Hendra, bukan hanya unit bus yang terpaksa dijual, para sopir pun tak mendapat upah.

"Kan kalau sopir itu kita sistemnya mitra dan freelance. Kalau ada bus yang keluar baru kita bayar," tukasnya.

Sebelumnya, nasib serupa diungkapkan HRD NJE PT Kramatdjati Asri Sejati, Iwan Kartiwan. Unit bus milik perusahaan tersebut terpaksa dikandangkan hingga dibiarkan tak terawat lantaran sama sekali tak beroperasi.

Bus yang biasanya mengantarkan penumpang ke berbagai daerah dibiarkan terparkir tanpa mengaspal sama sekali. Bahkan beberapa di antaranya sudah terlihat lapuk.

"Dari awal tahun kita udah terseok-seok sampai gak jalan sama sekali untuk reguler. Kalau dipaksa pun malah akan ada kerugian," ungkap Iwan.

Kepala Seksi Angkutan pada Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Ranto Sitanggang mengakui ada beberapa keinginan dari para pelaku usaha transportasi yang sudah masuk ke pihaknya.

"Seperti pengurangan pajak kendaraan bermotor untuk tahun ini, pengurangan biaya uji KIR dan juga pengurangan biaya untuk pengurusan izin-izin trayek," ungkap Ranto.

Keinginan tersebut, kata dia, sudab disampaikan ke Pemprov Jabar yang memiliki program Transformasi Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat untuk Transportasi dan Logistik. Namun diakuinya hingga saat ini belum terealisasi.

"Sampai saat ini belum ada petunjuk dariprovinsi dan belum ada realisasi," ucapnya.

Diakui Ranto, jika mengandalkan APBD Kota Cimahi untuk pemberian kompensasi untuk para pelaku usaha transportasi di Kota Cimahi sangat sulit terwujud tahun ini.

"Kalau melihat postur APBD Kota Cimahi sekarang ini tidak memungkinkan untuk memberikan kompensasi atas dampak PPKM Darurat ini," pungkasnya

Kontributor : Ferrye Bangkit Rizki

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait