SuaraJabar.id - Beberapa serikat pekerja dan serikat buruh di Jawa Barat mendesak pemerintah untuk menaikan upah minimun 2022, baik upah minimum kota/kabupaten (UMK) atau upah minimum provinsi (UMP) minimal sebesar 10 persen.
Menanggapi hal ini, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengaku keberatan menaikan upah minimum kabupaten (UMK) saat perekonomian belum seutuhnya pulih imbas pandemi COVID-19.
"Hal yang dikhawatirkan pelaku industri saat ini adalah penyesuaian upah minimum kabupaten," ungkap Wakil Ketua Apindo Kabupaten Bogor, Nanda Iskandar di Cibinong, Bogor, Rabu (27/10/2021) dikutip dari Antara.
Ia menyebutkan bahwa sektor industri di Kabupaten Bogor sangat terganggu dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat selama pandemi COVID-19.
Baca Juga:Rekomendasi 7 Villa Mewah, Cocok Jadi Alternatif Wisata Puncak Bogor
Pasalnya, selama tahun 2020, pemasaran hasil produksi dalam negeri dan ekspor mengalami penurunan sekitar 50-70 persen.
Kemudian, 80 persen perusahaan tercatat mengalami penurunan pendapatan, sehingga berpengaruh pada operasional perusahaan.
Akibatnya, sebanyak 10.271 pekerja terpaksa dirumahkan dan 1.966 pekerja lainnya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Iskandar menerangkan, Apindo berharap langkah penyelamatan lain dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, seperti memangkas banyak alur birokrasi untuk kemudahan berinvestasi, penundaan pajak atau retribusi daerah.
"Selanjutnya juga harus melaksanakan PP 36 tahun 2021 secara konsisten dan tidak berpihak. Karena menyelamatkan industri juga menyelamatkan pekerja dan keluarganya," terang Iskandar.
Baca Juga:Polisi Berbaju Hazmat Turut Dikerahkan Jaga Demo Buruh Dan Mahasiswa Di Istana
Sementara, Bupati Bogor, Ade Yasin mendorong Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) agar segera menyelesaikan perundingan mengenai kenaikan UMK tahun 2022.
- 1
- 2
