"Tapi kami pastikan kami tak terganggu isu capres-cawapres. PDI Perjuangan biasa menghadapi yang begitu-begitu. Yang lebih keras saja bisa kami hadapi. Contoh 27 Juli kami hadapi. Kalau berusaha diadu domba dengan isu capres itu biasa. Mereka ingin ganggu kami karena kami besar," urai Rachmat.
Pihaknya di NTB fokus dan tak buru-buru soal capres-cawapres karena itu hak prerogatif ketua umum Megawati Soekarnoputri.
Ketua DPD PDIP Sulawesi Selatan, Andi Ridwan Wittiri menegaskan bahwa Rakor Pra Rakernas ini adalah murni konsolidasi struktur dan lapangan.
Selama ini, kader-kader partai di wilayahnya terus bekerja membantu masyarakat. Khususnya di tengah dampak pandemi terhadap rakyat.
Baca Juga:Heboh PDIP Usul Tutup Pesantren di Seluruh Indonesia, Begini Faktanya
Soal capres-cawapres, Sulsel dipastikan tetap tegak lurus menyerahkan keputusan di tangan Ketua Umum Megawati sesuai amanat kongres.
"Dan bagi kami, sesuai pengalaman-pengalaman sebelumnya, kalau struktur dan lapangan siap, siapapun capres-cawapresnya, kami berjuang dengan penuh keyakinan untuk menang. Jadi itu alasannya kami tegak lurus menjalankan perintah ketua umum melakukan konsolidasi khususnya melalui pendidikan politik dan kaderisasi," kata Wittiri.
Ketua DPD PDIP Jawa Barat (Jabar) Ono Surono mengatakan pihaknya akan segera melaksanakan safari politik ke Jabar bagian selatan. Hal ini demi memperkuat terus konsolidasi pemenangan di sana.
Ono menekankan bahwa bagi kader PDIP Jabar, soal capres-cawapres tak lebih penting dari pada konsolidasi struktur, mesin kepartaian, dan pengorganisasian rakyat.
"Justru hal-hal yang disebut terakhirlah yang lebih krusial dilakukan," ujarnya.
Baca Juga:Milenial Dan Gen Z Diprediksi Ramaikan Pilpres 2024
Semua pihak, kata dia, juga harus memahami slogan 'Jas Merah' alias jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sehingga PDIP akan selalu belajar dari pengalaman, dan dikontekskan dengan pengalaman di 2014, Ketua Umum Megawati bahkan memutuskan Joko Widodo sebagai calon Presiden di 6 bulan sebelum pemilihan.
