SuaraJabar.id - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mulai mewajibkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk membeli hasil pertanian dan produk yang dihasilkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di daerah tersebut.
Sekretaris Daerah Bandung Barat Asep Sodikin mengatakan, kewajiban para abdi negara di KBB untuk membeli produk UMKM dan hasil pertanian lokal ini merupakan salah satu upaya untuk pemulihan ekonomi ditengah pandemi COVID-19.
"Dalam konteks pemulihan ekonomi Pak Plt (Hengky Kurniawan) ingin ada partisipasinya nyata dari seluruh ASN. Salah satunya membeli produk UMKM dan pertanian mulai November," kata Asep di Pemkab Bandung Barat pada Selasa (2/11/2021).
Dikatakan Asep, kewajiban PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membeli produk UMKM dan hasil pertanian asal KBB akan dituangkan dalam Intruksi Bupati (Inbup) Bandung Barat.
Baca Juga:IDI: Pandemi Bisa Jadi Endemi Jika Desember dan Januari Tak Ada Lonjakan Covid-19
Untuk teknisnya pihaknya akan melibatkan Koperasi Wibawa Mukti Kerta Raharja yang merupakan koperasi pegawai Pemkab Bandung Barat.
Nantinya terang dia, PNS diminta untuk menyisihkan Rp 250 ribu sampai Rp 1 juta dari penghasilan untuk membeli produk UMKM dan hasil pertanian. Besaran itu akan disesuaikan dengan pangkat dan golongan.
"Pak Plt mengusulkan seluruh ASN belanja produk pertanian. Nominalnya Rp 250 ribu sampai Rp 1 juta. Kan setiap bulan ada tukin (tunjangan kinerja). Kita ingin ekonomi semakin pulih," ujar Asep.
Sebelumnya, Plt Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan meyakini dengan mewajibkannya abdi negara untuk membeli produk UMKM lokal dan hasil pertanian Bandung Barat akan membantu pemulihan ekonomi di wilayahnya yang dihantam pandemi COVID-19.
"Bisa membantu omzet UMKM, bisa membantu milenial-milenial yang mau menjadi petani, sudah ada marketnya," sebut Hengky.
Baca Juga:Kasus Covid-19 Menurun, PB IDI: Tenaga Kesehatan Kini Bisa Relaksasi dan Pulihkan Mental
Tihar (45), salah seorang petani asal Lembang, Bandung Barat berharap rencana Hengky Kurniawan untuk mewajibkan PNS membeli hasil pertanian benar-benar terealisasi.
"Iya harapannya bukan hanya sekedar wacana saja, tapi bisa diwujudkan. Dan tentunya bisa menguntungkan para petani," ujar Tihar.
Kontributor : Ferrye Bangkit Rizki
