SuaraJabar.id - Bursa calon Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) mulai bermunculan sejak Usai Jenderal Dudung Abdurachman diambil sumpah sebagai kepala Staf TNI AD beberapa bulan lalu.
Namun hingga saat ini, Kasad Jenderal Dudung Abdurachman belum menyerahkan panji Kostrad kepada penggantinya karena pejabatnya belum ada.
Satu nama yang kerap disebut berpeluang menerima Panji Kostrad adalah Pangdam Siliwangi Mayor Jenderal TNI Agus Subiyanto.
Dalam "tradisi kepemimpinan" di TNI AD, panglima Kostrad merupakan pejabat teras yang memiliki peran besar dan biasanya dijabat seorang perwira tinggi senior TNI AD. Panglima Kostrad menjadi posisi menentukan, terutama sejak Mayor Jenderal Soeharto memimpih Kostrad dan berperan besar dalam pemberantasan G-30-S/PKI.
Baca Juga:Kisah Anggota Batalyon Infanteri Raider 303 Setia Sampai Mati Berakhir Saat Ngopi di Waduk Pluit
Kini peluang itu ada pada Subiyanto dan sebelumnya dia pernah menjabat sebagai komandan Pasukan Pengamanan Presiden TNI. Posisi ini mengharuskan pejabatnya dekat dengan presiden, wakil presiden, dan para petinggi lain negara.
Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, juga sebelumnya adalah komandan Paspampres, kemudian menjadi Panglima Kostrad, Kasad dan Panglima TNI.
Pada 1997, Panglima Kostrad juga dijabat kepala Staf TNI AD pernah terjadi, yaitu pada waktu Letnan Jenderal Wiranto disumpah menjadi kepala Staf TNI AD pada 13 Juni 1997 sementara dia baru menyerahkan panji Kostrad kepada penggantinya, Letnan Jenderal Soegiono, pada 20 Juni 1997.
Dengan demikian, Wiranto merangkap jabatan itu selama sepekan saja setelah menjadi panglima Kostrad pada kurun waktu 4 April 1997-20 Juni 1997. Wiranto kemudian menjadi panglima ABRI (16 Februari 1998-26 Oktober 1999) dan merangkap jadi menteri Pertahanan dan Keamanan (14 Maret 1998-20 Oktober 1999).
Wiranto juga menjadi panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terakhir sebelum institusi militer Indonesia ini kembali kepada nama lamanya, Tentara Nasional Indonesia, yang terdiri dari TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.
Sedangkan Angkatan Kepolisian (sebelumnya bagian dari ABRI) menjadi badan tersendiri yang tidak termasuk TNI, suatu hal yang sesuai dengan penerjemahan amanat reformasi.
Baca Juga:Anggota TNI AD Tewas Dikeroyok, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa: Kami Ingin Ada Keadilan
Pada masa Orde Baru berkuasa, anggota-anggota kabinet --panglima ABRI juga anggota kabinet-- memiliki masa bakti sama dengan masa bakti kabinet itu, yaitu lima tahun. Wiranto menjadi panglima ABRI tidak sesuai dengan "jadwal" itu dan selain dia cuma seorang panglima ABRI yang memiliki masa jabatan cuma tiga bulan, yaitu Jenderal TNI Edi Sudradjat (19 Februari 1993-21 Mei 1993), yang digantikan Jenderal TNI Feisal Tandjung (21 Mei 1993-12 Februari 1998).
- 1
- 2
