"Jangan hanya golongan tertentu atau oligarki nasional maupun lokal," katanya.
Sengkarut lain, soal peran dan fungsi pemerintah provinsi. Menurut Wahyudin, aspek otonomi daerah itu seolah tak berfungsi.
Dalam konteks PSN, pemerintah daerah seperti tak mampu mengontrol wilayahnya dan hanya jadi perpanjangan tangan pemerintah pusat semata. Wahyudin menyebut, semua berjalan secara instruksional, tak ada daya tawar lain.
"Apalagi sekarang beberapa kebijakan dipindahkan ke nasional, itu keliru karena akses yang dekat untuk mengontrol itu daerah bukan pemerintah pusat. Itu sangat keliru. Artinya, peran pemerintah provinsi atau daerah tidak cukup signifikan. Tidak semua program harus di-iya-kan," katanya.
Baca Juga:Intip Pengerjaan Proyek Tunnel 1 Halim Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Kontributor : M Dikdik RA
