APDESI Bandung Barat Tak Dukung Presiden Jokowi Tiga Periode: Kita Tidak Boleh Ikut Politik!

"Di aturan juga sudah jelas. Apalagi kepala desa itu berangkatnya bukan dari partai, kita netral saja," kata Ahmad.

Ari Syahril Ramadhan
Rabu, 30 Maret 2022 | 15:36 WIB
APDESI Bandung Barat Tak Dukung Presiden Jokowi Tiga Periode: Kita Tidak Boleh Ikut Politik!
Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Apdesi di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022). [Suara.com/Ria Rizki Nirmala Sari]

SuaraJabar.id - Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Bandung Barat (KBB) tak sependapat dengan APDESI pusat untuk mendukung Presiden Joko Widodo menjabat tiga periode.

Ketua APDESI KBB Ahmad Soleh mengatakan, pihaknya lebih sepakat Joko Widodo alias Jokowi menjabat sesuai aturan yang ada. Artinya, Jokowi harus tetap menjabat sebagai Presiden Indonesia hingga tahun 2024 mendatang.

"Jadi soal itu kita netral saja, dan mendukungnya sesuai aturan saja. Kita (APDESI KBB) tidak akan deklarasi dukungan soal itu (tiga periode)," tegas Ahmad saat dihubungi pada Rabu (30/3/2022).

Seperti diketahui, APDESI Pusat akan mendeklarasikan dukungan terhadap Jokowi setelah lebaran nanti. Wacana ini muncul usai acara Silaturahmi Nasional APDESI 2022 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada Selasa (29/3/2022).

Baca Juga:Siap Digelar Besok, IIMS Hybrid 2022 Akan Dibuka Presiden RI Joko Widodo?

Ahmad mengatakan, para kepala desa di Bandung Barat tidak ingin masuk terhadap ranah politik, apalagi di tingkat Presiden.

"Kita tidak boleh ikut politik, di aturan juga sudah jelas. Apalagi kepala desa itu berangkatnya bukan dari partai, kita netral saja," kata Ahmad.

Dirinya melanjutkan, dalam acara silaturahmi nasional APDESI 2022 di Jakarta pun tidak ada pembahasan secara resmi terkait dukungan bagi Jokowi untuk menjabat selama tiga periode tersebut.

Dalam acara silaturahmi tersebut, hanya membahas soal hak-hak desa saja, dan tidak pembahasan khusus soal politik ataupun dukungan bagi Jokowi untuk menjabat tiga periode.

"Acaranya tidak ada menjurus kesitu (deklarasi), kalau pun ada harus ada konsolidasi dulu dengan provinsi. Pas di sana dan sejak jauh hari sebelum acara itu juga memang tidak pembahasan seperti itu, kami hanya membahas terkait hak desa saja," ungkap Ahmad.

Baca Juga:Ini Rincian Impor Alat Tulis Hingga Bikin Presiden Joko Widodo Jengkel

Kontributor : Ferrye Bangkit Rizki

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini