Pemberdayaan Ketua RW sendiri dilakukan mengingat mereka sudah memiliki saluran komunikasi dengan Gubernur Jawa Barat via Aplikasi Sapawarga.
Sehingga dengan mengaktifkan layanan Pemirsa Budiman, warga bisa mengakses minyak goreng curah lewat 185.600 RT dan 48.147 RW se-Jabar.
"Inilah solusi yang datang dari kami mudah-mudahan bisa dimanfaatkan ibu-ibu, mudah-mudahan ini bisa membantu kenyamanan warga Jawa Barat," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Iendra Sofyan mengatakan layanan hanya dilakukan di masa "darurat" terutama di tengah kondisi warga yang menghadapi lonjakan kenaikan harga bahan pokok dan BBM di bulan Ramadan.
Baca Juga:Ketua DPRD Bogor Sebut BLT Minyak Goreng Tidak Tepat, Ini Alasannya
"Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya membantu warga mendapatkan akses pada minyak goreng yang terjangkau. Poin penting lainnya, selain berupaya memenuhi kebutuhan warga, pola konsumsi masyarakat terhadap minyak goreng pun bisa terkendali," katanya.
Menurut Iendra warga yang memesan minyak goreng curah via Pemirsa Budiman hanya dibatasi 3 kilogram per bulan per satu kepala keluarga.
Untuk mendapatkan minyak goreng ini warga cukup membayar Rp 15.500 per kilo.
Iendra memastikan harga ini ditetapkan dengan mengikuti aturan yang sangat ketat dari Kementerian Perdagangan, dimana harga jual tidak bisa terlalu dalam dan rendah dari HET.
"Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan bahwa harga yang dibayar warga tetap sama dengan ketentuan pemerintah," kata dia.
Iendra menuturkan dalam proses transaksi ini warga menyetorkan uang pembelian minyak goreng kepada RW melalui RT.
