SuaraJabar.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu meminta masyarakat untuk bisa lebih berhemat dan menabung untuk mengantisipasi segala kemungkinan krisis di masa depan. Pernyataan dari Jokowi ini mendapat respon dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Sultan B Najamudin.
Menurut Najamudin, permintaan Presiden Jokowi memang sangat penting diperhatikan oleh semua elemen bangsa di tengah situasi ekonomi global yang masih terkoreksi akibat beberapa krisis politik dan pemanasan global.
Akan tetapi kata Najamudin, untuk berhemat juga harus dilakukan oleh pemerintah. "Hemat dan menabung adalah etos kemakmuran yang harus dibudayakan, tak terkecuali kepada pemerintah sendiri," ucapnya mengutip dari Wartaekonomi--jaringan Suara.com, Senin (23/5/2022).
Masyarakat khususnya kelas menengah harus mempertimbangkan permintaan presiden tersebut dengan melakukan rencana pengelolaan keuangan yang baik. Budayakan investasi dan menabung, bukan justru membiasakan diri untuk boros dan utang.
Baca Juga:Pidato di Acara Projo, Kode Keras Jokowi Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024
"Permintaan penting presiden ini juga harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Masyarakat tentu ingin pemerintah mawas diri dengan kebijakan anggaran yang selalu menuai kontroversi selama ini," tambahnya.
Ditambahkan Najamudin, kebiasaan menerbitkan surat utang secara tidak proporsional dan pemborosan anggaran APBN pada proyek yang tidak diprioritaskan harus segera dievaluasi.
"Termasuk pembebanan kebutuhan anggaran pembangunan Ibu kota Negara (IKN) kepada APBN yang selalu defisit. Kami sepakat bahwa seluruh elemen bangsa harus memiliki sense of crisis, tapi penting bagi pemerintah untuk mawas diri dan meninjau kembali rencana proyek yang tidak related. Kami harap pembangunan IKN sebaiknya ditunda,"
