Menurut Wahyudin, mestinya program Citarum Harum bisa lebih mendorong budaya mengurangi dan memilah sampah dari sumbernya. "Salah urus sampah ini masih menjadi problem," katanya.
Sengkarut lain yang tak kalah akut ialah banjir. Lima tahun program itu sudah berjalan, namun sejumlah kawasan masih juga tergenang. Di antaranya, "Majalaya, Dayeuhkolot, Baleendah, Soreang, hingga Sapan," kata Wahyudin.
"Ada sodetan, ada kolam retensi, benar kata warga banjir berkurang, tapi ternyata hanya memindahkan banjir ke lokasi lain. Besarnya anggaran nyatanya tidak mengatasi masalah banjir," ungkapnya lagi.
Dalam anggapan Dindin Rosidin, Anggota Perhimpunan Pelestarian Mikro-DAS (Daerah Aliran Sungai) Indonesia, masalah lainnya menyangkut fokus pemulihan. Normalisasi Sungai Citarum itu tak cukup jika hanya fokus mengurus sungai utama, tapi seharusnya lebih serius pula memelihara anak-anak sungai terkecil.
Baca Juga:5 Fakta Banjir Rob Semarang: Mengancam 8.000 KK hingga Ketinggian Air 2 Meter
Dalam catatannya, di wilayah hulu Sungai Citarum terdapat sekitar 857 DAS mikro, dari hampir 772 gunung. Maka, pemulihan Sungai Citarum tak bisa lepas sebagai kerja pemulihan ekosistem.
"Nah, gunungnya tidak diurus, kemudian anak sungainya tidak diurus," kata Dindin.
Dindin juga menitikberatkan pada pemulihan lahan kritis. Ia mengatakan, di wilayah hulu Sungai Citarum tercatat ada sekitar 77 ribu hektare lahan kritis. Ia menganggap Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak sungguh-sungguh memulihkannya.
"Contohnya, Ridwan Kamil Sampai saat ini masih mempertahankan Balai Benih Kentang di Pangalengan, artinya gubernur memprovokasi lahan kritis melalui kentang. Kita tahu Suku Inca, suku Maya, di Bolivia itu hancur gara-gara kentang. Rakyat Kabupaten Bandung juga bisa saja hancur gara-gara kentang yang di belakangnya ada perusahaan besar yang tidak bisa disentuh," katanya.
"Sigana (sepertinya) Pemprov Jawa Barat soal urusan lahan kritis mah heureuy (becanda)," Dindin Rosidin melanjutkan.
Baca Juga:BPBD Gresik Imbau Warga Mewaspadai Banjir Rob
Dadang Hermawan, yang juga biasa dipanggil Mang Utun, turut hadir dalam aksi tersebut. Pria yang aktif juga di Sunda Kiwari ini secara lantang meminta pihak TNI, khususnya Pangdam III Siliwangi, untuk mengevaluasi kembali peran dan fungsi tentara dalam Program Citarum Harum.
