SuaraJabar.id - Ribuan orang yang saat ini bekerja sebagai TKK atau honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terancam jadi pengangguran jika pemerintag menerapkan penghapusan pegawai honorer.
Dari data Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KBB, ada 3.600 TKK atau honorer yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bandung Barat.
Merspon hal itu, Plt Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan bakal nego tentang kebijakan pegawai honorer dihapus kepada Menpan RB dan Kemendagri.
"Kemarin saya sempat menghubungi beliau dan meminta waktunya. Insya Allah besok Rabu saya akan ke Jakarta dan bertemu beliau," kata Hengky Kurniawan, Selasa (14/6/2022).
Baca Juga:Ribuan Pegawai Honorer Pandeglang Ancam Demo Besar-besaran, Tuntut Solusi Penghapusan Honorer 2023
Kebijakan pusat tentang penghapusan pegawai non-ASN tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB B/185/M.SM.02.03/2022.
Dalam aturan itu penghapusan pegawai honorer harus dilakukan maksimal 28 November 2023.
Hengky berharap, usai bertemu Menpan RB dan Kemendagri bisa menghasilkan solusi untuk tenaga kontrak tersebut, apakah akan ada P3K atau lainnya.
"Kan bisa solusi yang lain juga, seperti outsourcing. Itu juga bisa sebagai solusi dan harus diupayakan," tambahnya.
Selain konsultasi kepada Menpan RB, Hengky telah menyiapkan program Petani dan Peternak Zilenial. Melalui program itu honorer bisa tetap bekerja di ruang tersebut.
"Misalnya saja para tenaga honorer ini bisa masuk di Petani Peternak Zilenial dan lain sebagainya," pungkasnya.
