SuaraJabar.id - Peneliti Senior Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jabar Nandang Suherman menyoroti kebijakan pemerintah dan PT Pertamina yang bakal mewajibkan pembeli Pertalite dan Solat serta Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi 3 kilogram mendaftar lewat platform MyPertamina.
Menurut Nandang, kondisi tersebut untuk saat ini PT Pertamina belum siap dan terkesan memaksakan. Meskipun tujuannya menurutnya cukup baik, yakni agar komoditas bersubsidir tersebut lebih tepat sasaran.
"Tujuannya untuk agar tepat bener, tapi mestinya harus ada ospi lain tidak dipaksakan," kata Nandang saat dihubungi Suara.com pada Kamis (30/6/2022).
Kebijakan tersebut menurut Nandang seperti mengharuskan masyarakat memiliki ponsel canggih untuk mengundung aplikasi MyPertamina hingga mendaftar sesuai kebijakan dan mekanisme yang sudah PT Pertamina.
Baca Juga:Ingat! Pendaftaran MyPertamina Khusus Pemilik Kendaraan Roda Empat
Namun pada kenyataannya di lapangan, kata dia, belum tentu masyarakat memiliki smartphone. Khsusunya masyarakat yang tergolong tidak mampu, yang memang berhak untuk mendapatkan Pertalite, Solar hingga LPG 3 kilogram bersubsidi.
"Faktanya hari ini justru infrastruktur tidak setiap orang susah punya, khususnya ekonomi ke bawah. Kedua terkait dengan kestabilan jaringannya masih banyak problem sebetulnya. Saya kira terlalu dipaksakan pemerintah," ujar Nandang.
Kemudian di lapangan, Nandang juga menemukan fakta bahwa kini malah pasokan BBM khususnya Solar mulai terbatas. "Di lapangan sudah mulai kekurangan BBM subsidi. Saya tadi pakai kendaraan umum, kasian nyari-nyari di beberapa pom bensin hilang," bebernya.
Menurut Nandang, pemerintah dan PT Pertamina harus memiliki opsi lain untuk menyikapi permasalahan ini. Apalagi gejolak di kalangan masyarakat sudah terlihat setelah mengetahui adanya kebijakan tersebut.
Kontributor : Ferrye Bangkit Rizki
Baca Juga:Bebas Beli Pertalite, Sepeda Motor Belum Wajib Daftar Kendaraan di Situs MyPertamina
