SuaraJabar.id - Baru-baru ini muncul isu adanya dugaan jual beli jabatan terjadi di Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat.
Namun, hal tersebut dibantah dengan keras Wali Kota Depok Mohammad Idris.
Politisi PKS itu dengan tegas, bahwa tidak ada praktik jual beli jabatan dalam rotasi atau mutasi di lingkungan jajarannya.
Pernyataan itu diungkapkan langsung oleh Idris saat melantik sebanyak 257 ASN di Balai Kota Depok pada Jumat, 26 Agustus 2022.
Baca Juga:"Huuuuuuu!," Sahut Kader PAN Ketika Zulfas Umumkan Nama Puan Maharani Masuk Radar Bacapres PAN
Bahkan, jika ada isu terkait hal tersebut di lingkungan Pemerintah Kota Depok, Idris meminta untuk dilaporkan agar jelas.
"Saya pastikan (tidak ada jual beli jabatan), kalau ada adukan ke saya," katanya dikutip dari DepokToday.com -jaringan Suara.com, Senin (29/8/2022).
Lebih lanjut Idris mengungkapkan, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dirotasi telah ditentukan sesuai dengan kemampuan dan ditujukan untuk mengisi sejumlah jabatan yang masing kosong.
Salah satunya di Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Damkar Cinere dan Cimanggis.
"Akhirnya kita isi dan ketemulah orang yang lebih pas, sehingga dia pindah ke sana. Jadi, tempat orang tersebut kosong," ujarnya.
Baca Juga:Jelang Pemilu, PDIP Fokus Lakukan Kerja Kerakyatan
Begitu pula dengan pengisian jabatan lurah, menurut Mohammad Idris, pihaknya akan melihat kemampuan dari sosok yang akan ditempatkan menjadi pemimpin di wilayah tersebut.
"Seperti bagaimana cara komunikasi dengan warga setempat yang di beberapa tempat ada sejumlah perbedaan," katanya.
"Namun kami tuntut mereka untuk meningkatkan kapabilitas dan tidak boleh puas dengan kapasitas yang dimiliki," sambungnya.
