Harga BBM Naik, Tarif Angkot di Cianjur Jauh Dekat Dipatok Rp 4000, Masyarakat: Kami Makin Tercekik

Saat ini harga pangan pun sudah semakin naik. Telur naik, harga BBM naik, tarif angkot juga naik. Jadi masyarakat semakin sulit,"

Galih Prasetyo
Senin, 05 September 2022 | 11:20 WIB
Harga BBM Naik, Tarif Angkot di Cianjur Jauh Dekat Dipatok Rp 4000, Masyarakat: Kami Makin Tercekik
Angkutan Umum menunggu penumpang di Terminal Bus Kampung Melayu, Jakarta Timur, Jumat (15/7/2022). [Suara.com/Alfian Winanto]

SuaraJabar.id - Kenaikan harga BBM yang resmi diumumkan pemerintah berdampak langsung pada tarif angkutan umun di sejumlah daerah, termasuk di Cianjur, Jawa Barat.

Organisasi Pengemudi Angkot Cianjur Cipanas (OPACC) sudah menempelkan tarif angkot terbaru di beberapa mobil angkutan umum.

Mengutip dari Cianjurtoday--jaringan Suara.com, penyesuaian tarif angkot terjadi di trayek Cianjur – Cipanas menjadi Rp 10 ribu. Lalu Cianjur – Panyaweuyan Rp7 ribu, Cianjur – Simpang Rp6 ribu, Cianjur – Cugenang Rp5 ribu. Serta untuk angkos jauh dan dekat dipatok Rp 4000.

Salah seorang warga Cianjur, Heri Supriadi mengaku kecewa dengan tarif angkot yang naik. Menurutnya, saat ini ekonomi sudah semakin sulit.

Baca Juga:Harga BBM Naik, Berbagai Kebutuhan Masyarakat Mulai Mengikuti

“Saat ini harga pangan pun sudah semakin naik. Telur naik, harga BBM naik, tarif angkot juga naik. Jadi masyarakat semakin sulit, sementara penghasilan tetap, tidak ada kenaikan,” kata dia

Dirinya berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur bisa memberikan solusi dan tidak hanya mengandalkan pemerintah pusat. Ia menilai, Pemkab Cianjur pun harus bisa memberikan bantuan.

“Supaya kami masyarakat tidak semakin tercekik dengan situasi ekonomi dan bisa bertahan di gempuran kenaikan harga,” jelas dia.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung Asep Suwarna menilai Pemkab Cianjur harus melakukan optimalisasi dalam pemberian BSU.

Pemkab Cianjur harus ikut serta lebih dekat dengan masyarakat dalam mengelola bantuan ini. Apalagi, data penerima kini berasal dari pemerintah pusat.

Baca Juga:Sopir Angkot di Purwakarta Terpaksa Naikan Tarif, Ini Alasannya

“Saya agak tidak setuju kalau bantuan langsung itu diserahkan ke orangnya karena tidak efektif. Dulu di Jakarta itu ada yang diserahkan barangnya ada kebocoran, apalagi uang. Makanya saya harapkan BSU ini pemkab yang mengelolanya karena dia tahu persis masyarakatnya di mana,” ungkapnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini

Tampilkan lebih banyak