SuaraJabar.id - Kebijakan pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar dinilai bakal membuat angka kemiskinan melonjak.
Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Sumedang Iwan Nugraha pada Rabu (7/9/2022).
Iwan menegaskan pihaknya sendiri menolak keras kenaikan harga BBM bersubsidi. Pasalnya kata dia, BBM merupakan kebutuhan yang mendasar. Sehingga, ketika harga BBM mengalami kenaikan, maka akan terjadi efek berganda.
"Pokoknya dampaknya sangat luar biasa, dan berdampak pada peningkatan harga kebutuhan pokok," kata dia.
Menurut dia, pada akhirnya akan menyebabkan inflasi yang berujung tingginya angka kemiskinan.
“Jadi, target kita untuk menyejahterakan masyarakat akan menjadi lebih jauh apa yang dicita-citakan,” ujarnya.
Dikatakan, itu sebenarnya dasar PKS menolak kenaikan harga BBM.
“Penolakan pun sudah dimulai dari DPR RI,” katanya.
Bahkan aksi penolakan oleh rekan-rekan di DPR RI pun, beragam.
“Kita bagian dari struktur atas dan harus sejalan dengan apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan DPR RI,” ujarnya.
Pemerintah berasumsi bahwa subsidi akan dialihkan ke program Bantuan Sosial (Bansos).
Menurut dia, maka secara langsung atau pun tidak langsung, data angka kemiskinan akan meningkat.
Menurut dia, penerima bantuan sosial pun nantinya harus masyarakat miskin.
