SuaraJabar.id - Jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak menunjukkan peningkatan di masa pandemi Covid-19. Data BPS 2021 menunjukkan, Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat 19 tertinggi nasional, sedangkan dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) masih dihadapkan pada permasalahan belum tercapainya target Total Fertility Rate (TFR).
Keterbatasan struktur, SDM dan anggaran dalam pengelolan urusan PPPA dan PPKB menjadi suatu kendala dalam pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kesekretariatan untuk mengakselerasi sinergitas program dan kegiatan PPPA dan PPKB Provinsi dan kabupaten/kota se-Jabar, mengingat sekretariat memiliki fungsi pendukung, koordinasi dan pelayanan bagi bidang bidang dalam melaksanakan program dan kegiatan.
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jabar menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kesekretariatan Bidang Urusan PPPA dan PPKB se-Jabar Tahun 2022 dihadiri oleh para sekretaris dinas kabupaten/kota di Jabar.
Rakor dengan tema “Optimalisasi Peran Kesekretariatan Dalam Mendukung Program Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana” dilaksanakan di Gedung Sekoper Cinta, Jawa Barat, Jumat (21/10/2022).
Acara ini dibuka oleh Kepala DP3AKB Jabar, Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka. Kegiatan yang perdana diselenggarakan tersebut, selain sebagai ajang silaturahmi antar sekretariat, juga bertujuan untuk menguatkan peran sekretariat dalam mendukung program-program bidang urusan PPPA dan PPKB.
“Biasanya sekretaris dianggap sebagai ibu rumah tangga, tugasnya jaga warung, jarang beredar. Tentunya pendapat tersebut tidak sepenuhnya benar, sebab seorang sekretaris pun sering harus menggantikan peran kepala dinas yang tentunya mencakup seluruh tupoksi yang diampu," ujar Kim Agung, dalam sambutannya.
Ia juga memperkenalkan program pemberdayaan perempuan melalui Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta), yang telah memasuki tahun keempat terus menunjukkan peningkatan kuantitas dan kualitas alumni di 27 kabupaten kota, baik melalui pelatihan dasar dan tematik maupun vokasional.
Baca Juga:Usung Tema "Pasar Modal untuk Semua Menuju Ekonomi Kuat Berkelanjutan", CMSE 2022 Digelar Virtual
Selain itu Program Ngabaso, Ngabring Ka Sakola atau Ngabaturan Sakola Online pada masa pandemi, memberikan hasil signifikan bagi upaya pemenuhan hak anak.
Demikian pula Program Jabar Cekas Jawa Barat (Berani Cegah Tindakan Kekerasan), yang telah diluncurkan 8 April 2022, menjadi komitmen bersama gubernur dan bupati/wali kota se-Jabar untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Mari kita bersinergi dalam mendukung pembangunan pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana di Jawa Barat," tambah Kim Agung.
Rapat koordinasi dilanjutkan dengan diskusi bersama mengenai Penguatan Implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi oleh Iwan Kurniawan dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Urusan PPPA dan PPKB oleh Idam Rahmat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dimoderatori oleh Sekretaris DP3AKB Jawa Barat, Eva Fandora disambung dengan sesi tanya jawab.
