SuaraJabar.id - Manajer Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Barat atau Walhi Jabar, Wahyudin mengatakan skema co-firing biomassa yang diterapkan di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu dan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi malah memperparah pencemaran lingkungan.
Hal itu diungkapkan Wahyudin atau yang akrab disapa Iwank dalam konferensi pers dan peluncuran kertas posisi "Jawa Barat Dalam Ancaman Solusi Palsu Energi Terbarukan" yang digelar Koalisi untuk Energi Bersih Jawa Barat di Bandung pada Rabu (15/3/2023).
Iwank memaparkan, pernyataan soal co-firing yang awalnya diklaim pemerintah sebagai solusi substansial untuk mengurangi dampak lingkungan dari pembakaran batu bara malah menimbulkan potensi masalah lain menyangkut lingkungan dan kesehatan warga yang tinggal di dekat PLTU.
Hal itu kata dia berdasarkan pemantauan dan pengkajian yang telah dilakukan oleh koalisi termasuk Walhi Jabar.
"Kami perlu mengkaji kebijakan tingkat nasional hingga daerah serta kami juga melihat situasi dan juga kondisi yang sudah dalam proses co firing dan juga ada beberapa kali rangkaian diskusi publik," kata Iwank.
Skema co-firing sendiri merupakan metode mencampur batu bara dengan biomassa cangkang sawit, sekam padi, dna pelet kayu 1-10 persen.
Namun dari pengakuan warga di sekitar PLTU Indramayu, Iwank mengatakan pada praktiknya co-firing merupakan metode mencampur batu bara dengan serbuk kayu.
Menurutnya, sejak skema co-firing diterapkan warga yang tinggal di sekitar PLTU malah melihat cerobong asap mengeluarkan asap berwarna hitam pekat.
"Warga mengatakan asap pekat itu makin tidak enak dihirup dan cepat sesaknya. Apalagi ketika mereka melakukan aktivitas di sawah, di kebun. Aktivitas itu sering kali menyebabkan pusing," ungkapnya.
Baca Juga:3.000 Warga Terdampak Banjir Bandang Lahat, Walhi Sumsel: Potret Kerusakan Lanskap Masif
Sebelumnya diberitakan Suarajabar.id, Seiring dengan semakin jelasnya dampak perubahan iklim, perusahaan-perusahaan telah mengambil langkah untuk mengurangi jejak karbon mereka.
Sejak tahun 2020 lalu, PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) sebagai pengembang pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) melakukan ujicoba skema co-firing di tiga PLTU Batubara yang dikelola oleh PT PJB, yaitu PLTU Paiton, PLTU Indramayu, dan PLTU Ketapang.
Skema ini dilakukan sebagai upaya PLN dalam mendukung pemerintah dalam percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) menuju target 23 persen pada tahun 2025 mendatang.
Co-firing memang digadang-gadang sebagai salah satu upaya transisi dari penggunaan energi fosil ke EBT. Meski tidak sepenuhnya mengganti penggunaan batubara, tapi co-firing disebut-sebut sebagai terobosan baru dalam rangka menuju green power plant.
Teknologi ini merupakan upaya untuk mengurangi penggunaan batubara, dengan menambahkan biomassa. Bahan bakar yang dianggap lebih ramah lingkungan, seperti pellet kayu, cangkang sawit, sekam, serbuk gergaji, dan potongan kayu.
Selain itu, penggunaan biomassa juga disebut-sebut menghasilkan lebih sedikit emisi karbon dioksida, dibandingkan energi fosil.
Sebanyak 28 PLTU telah menerapkan teknologi co-firing, termasuk PLTU Suralaya dan PLTU Paiton, yang merupakan tulang punggung kelistrikan Jawa dan Bali.
Namun, sampai saat ini para aktivis lingkungan menilai, skema ini bukan langkah transisi menuju energi terbarukan yang paling tepat. Apalagi, diketahui bahwa co-firing masih tetap menghasilkan emisi karbon yang berkontribusi pada efek gas rumah kaca.
Meiki Paendong, direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat, mengatakan bahwa co-firing juga dapat menyebabkan deforestasi.
"Yang kami khawatirkan adalah deforestasi hutan yang nantinya akan digunakan untuk bahan bakar co-firing," katanya.
Untuk mengamankan pasokan bahan bakar biomassa co-firing untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pelabuhan Ratu dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Rembang, PT PLN telah bekerjasama dengan Perhutani. Rencananya, pasokan biomassa dari pengolahan tanaman kaliandra dan gamal akan diperoleh mulai bulan ini.
Hingga tahun 2025, PLN membutuhkan sekitar 10,2 juta ton biomassa untuk menggantikan 10 persen kebutuhan batubara di PLTU.
Dan setiap tahunnya, PT Perhutani akan memasok 11.500 ton biomassa untuk PLTU Pelabuhan Ratu dan 14.300 ton per tahun biomassa untuk PLTU Rembang.
Meiki menekankan bahwa jika pemerintah serius untuk mengganti bahan bakar fosil dengan energi terbarukan, maka harus mengandalkan sumber-sumber yang tidak akan merusak lingkungan lebih lanjut. Mengingat letak geografis Indonesia, negara ini memiliki potensi untuk menghasilkan tenaga bersih yang bersumber dari energi matahari, angin, ombak, dan air.
"Masalahnya, sampai saat ini belum ada yang melakukan penelitian secara spesifik mengenai potensi energi terbarukan di setiap daerah di Indonesia," katanya.
