Sebanyak 28 PLTU telah menerapkan teknologi co-firing, termasuk PLTU Suralaya dan PLTU Paiton, yang merupakan tulang punggung kelistrikan Jawa dan Bali.
Namun, sampai saat ini para aktivis lingkungan menilai, skema ini bukan langkah transisi menuju energi terbarukan yang paling tepat. Apalagi, diketahui bahwa co-firing masih tetap menghasilkan emisi karbon yang berkontribusi pada efek gas rumah kaca.
Meiki Paendong, direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat, mengatakan bahwa co-firing juga dapat menyebabkan deforestasi.
"Yang kami khawatirkan adalah deforestasi hutan yang nantinya akan digunakan untuk bahan bakar co-firing," katanya.
Untuk mengamankan pasokan bahan bakar biomassa co-firing untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pelabuhan Ratu dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Rembang, PT PLN telah bekerjasama dengan Perhutani. Rencananya, pasokan biomassa dari pengolahan tanaman kaliandra dan gamal akan diperoleh mulai bulan ini.
Hingga tahun 2025, PLN membutuhkan sekitar 10,2 juta ton biomassa untuk menggantikan 10 persen kebutuhan batubara di PLTU.
Dan setiap tahunnya, PT Perhutani akan memasok 11.500 ton biomassa untuk PLTU Pelabuhan Ratu dan 14.300 ton per tahun biomassa untuk PLTU Rembang.
Meiki menekankan bahwa jika pemerintah serius untuk mengganti bahan bakar fosil dengan energi terbarukan, maka harus mengandalkan sumber-sumber yang tidak akan merusak lingkungan lebih lanjut. Mengingat letak geografis Indonesia, negara ini memiliki potensi untuk menghasilkan tenaga bersih yang bersumber dari energi matahari, angin, ombak, dan air.
"Masalahnya, sampai saat ini belum ada yang melakukan penelitian secara spesifik mengenai potensi energi terbarukan di setiap daerah di Indonesia," katanya.
Baca Juga:3.000 Warga Terdampak Banjir Bandang Lahat, Walhi Sumsel: Potret Kerusakan Lanskap Masif
