SuaraJabar.id - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan tambang ilegal.
Hal tersebut, kata Bey, ditegaskan dengan adanya surat teguran dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jabar kepada oknum pelaku penambangan emas ilegal di Jabar, termasuk penambangan emas ilegal di Kutawaringin, Kabupaten Bandung yang telah beroperasi 14 tahun dan telah dibongkar Polresta Bandung.
"Kami sebetulnya melalui Dinas ESDM telah bersurat untuk beberapa proyek tambang ilegal untuk ditutup. Jadi ada beberapa, seperti kemarin Bu Kadis (ESDM Ai Saadiyah Dwidaningsih) melaporkan ada dua tambang yang tidak perpanjang izin. Itu harus kami awasi terus," kata Bey di Bandung, Senin (20/1/2025).
Dia melanjutkan Satpol PP Jabar bersinergi dengan aparat penegak hukum (APH), dan akan terus melakukan penertiban terhadap tambang-tambang yang diduga ilegal.
Baca Juga:BIJB Kertajati Siap Berangkatkan 70 Kloter Haji di 2025
"Ini sudah komitmen kita bersama untuk dijalankan," tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat 2024 terpilih Dedi Mulyadi juga mendesak Satpol PP serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jabar segera turun mengusut penambangan yang diduga ilegal di Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang.
"Kepala Satpol PP dan ESDM harus segera turun ke lapangan. Telusuri siapa pemiliknya, dan sudah berapa lama melakukan penambangan ilegal ini," kata Dedi melalui sambungan telepon di Subang kepada ANTARA.
Dedi mengatakan bahwa penambangan yang diduga ilegal itu merugikan negara dan masyarakat. Apalagi, kendaraan besar pengangkut hasil tambang itu selalu melintasi jalan besar yang merupakan jalan provinsi, bahkan ada sejumlah titik jalan yang cepat mengalami kerusakan.
"Setiap hari truk-truk yang mengangkut hasil tambang ilegal ini melewati jalan besar provinsi, bahkan ada sejumlah titik yang rusak," katanya.
Ia berharap agar pihak terkait segera menindak penambangan ilegal tersebut.
"Saya belum dilantik menjadi gubernur. Akan tetapi, saya kecewa terhadap kinerja kalian semua (pihak terkait di Pemprov Jabar) yang tidak punya kepekaan," kata Dedi.
Pada masa kepemimpinannya sebagai gubernur nanti, Dedi menginginkan agar pejabat di lingkungan Pemprov Jabar memiliki kepekaan sosial yang tinggi.
