SuaraJabar.id - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku akan mengevaluasi tempat wisata di puncak Bogor, termasuk milik BUMD Jabar PT Jasa dan Kepariwisataan (Jaswita) Jabar.
"Terus terang saja, di situ ada Jaswita, membangun sarana rekreasi di puncak berdasarkan keterangan dari Bupati Bogor tadi, ada salah satu pionnya, kubahnya atau apa namanya, kemudian terjatuh masuk ke sungai dan menyumbat serta menjadi luapan air," kata Dedi di Gedung DPRD Jabar Bandung, Senin (3/3/2025), dilansir ANTARA.
Hal tersebut, kata Dedi, harus segera dibenahi, karenanya Hari Kamis (6/3/2025) dia bersama Menteri Lingkungan Hidup akan melakukan inspeksi untuk diambil keputusan-keputusan penting.
Dedi menegaskan bahwa dirinya sebagai gubernur Jabar, jika melihat area tersebut mengurangi daya resapan air hingga menimbulkan bencana, harus dievaluasi.
Baca Juga:Polresta Cirebon Gencarkan Patroli Selama Ramadan
"Termasuk swasta juga harus berani evaluasi, mana yang lebih didahulukan, keselamatan warga, atau hanya sekedar kesenangan beberapa orang. Harusnya keselamatan warga lebih utama dari apapun," ujar Dedi yang menyatakan bahwa evaluasi itu bisa sampai pencabutan izin.
Sebelumnya, berdasarkan keterangan dari Pemprov Jabar, diungkapkan bahwa banjir bandang melanda kawasan Puncak Bogor Minggu (2/3/2025), sekitar pukul 20.30 WIB.
BPBD mencatat di Kota Bogor, banjir melanda delapan desa dan tiga kecamatan, delapan rumah terendam.
Sementara di Kabupaten Bogor, banjir melanda 13 desa di tujuh kecamatan. Selain itu, ada juga longsor pada 13 desa di delapan kecamatan.
Secara total di Kabupaten Bogor banjir merendam 257 rumah dan memberikan dampak pada 260 Kepala Keluarga dan 988 jiwa. Terdapat dua kepala keluarga dan delapan jiwa mengungsi dan dilaporkan satu korban hilang.
Baca Juga:Lilie Wijayanti Akan Dimakamkan di San Diego Hills Karawang
Adapun terkait Jaswita, proyek anak perusahaan PT Jaswita Jabar di Puncak Bogor itu juga sempat berpolemik. Pembangunan bianglala hingga berbagai wahana bermain itu telah menggunduli lahan yang dulunya kebun teh.
Proyek itu juga diduga berbenturan dengan sejumlah aturan. Salah satu aturan yang terkait adalah Peraturan Presiden (Perpres) No. 60 Tahun 2020 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-punjur).
