SuaraJabar.id - Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil menyatakan Pemkot Bogor membutuhkan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan berbagai pembangunan di kota hujan.
Adit dalam keterangannya di Bogor, Kamis (6/3/2025), menyebutkan dukungan tersebut untuk percepatan pembangunan infrastruktur, terutama dalam aspek transportasi dan tata ruang perkotaan.
Hal tersebut juga telah ia sampaikan dalam pertemuan strategis bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada acara Sinergi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dengan TNI, Polri, Kejaksaan, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Kabupaten Karawang, Selasa (4/3/2025).
"Saya berkeyakinan bahwa pertemuan ini mampu menghasilkan hubungan yang kompak secara vertikal sehingga kebijakan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat semakin mudah tercapai," ujar Adit dikutip ANTARA.
Baca Juga:Pemkab Majalengka Kawal Kasus Hukum Linda Yuliana, Warga Desa Liangjulang yang Ditahan di Ethiopia
Adit mengatakan pertemuan ini merupakan inisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antar pemangku kebijakan demi pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan, termasuk di Kota Bogor.
Adit menegaskan komitmennya untuk terus membangun komunikasi yang erat dengan pemerintah provinsi guna memastikan kebijakan pembangunan yang selaras antara tingkat kota dan provinsi.
Ia menekankan bahwa kolaborasi antara legislatif dan eksekutif, baik di tingkat kota maupun provinsi, menjadi kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
"Kami di DPRD Kota Bogor siap mendukung dan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam berbagai program pembangunan. Sinergi ini sangat penting agar kebijakan yang diambil dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kota Bogor," kata dia.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam arahannya menekankan pentingnya pendekatan yang lebih fleksibel dalam tata kelola pemerintahan.
Baca Juga:Curah Hujan Tinggi, Ratusan Rumah di Rancasari Bandung Terendam Banjir
Ia mengaku lebih memilih turun langsung ke lapangan dan berdiskusi dengan masyarakat dibandingkan hanya mengandalkan rapat formal.
"Saya mengubah rapat dengan pola ngobrol, tapi tetap menghasilkan solusi," ujarnya.
Selain itu, Dedi Mulyadi menyoroti pentingnya perubahan tata ruang, terutama di wilayah yang mengalami banjir. Ia mengusulkan konsep pembangunan rumah panggung dengan desain tinggi 2,5 meter sebagai solusi adaptasi terhadap bencana.
"Saya ingin mengembalikan kawasan konservasi ke fungsinya. Jika lahan perkebunan sudah tidak menghasilkan, jangan diusik. Pembangunan harus berangkat dari kedekatan kita dengan alam," tegasnya.
Sejumlah isu strategis turut dibahas dalam pertemuan ini, di antaranya penguatan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, keamanan dan ketertiban, serta akselerasi program-program unggulan daerah.
