-
Proyek Whoosh dinilai beban ekonomi jangka panjang (Rp130 T, cicilan 60 tahun) akibat perencanaan yang lemah, membebani keuangan negara.
-
Gerakan Rakyat mendesak mantan Presiden Jokowi bertanggung jawab atas beban Whoosh dan menuntut audit menyeluruh oleh DPR/BPK.
-
KPK didorong mengusut dugaan kemahalan harga proyek Whoosh yang konon hingga tiga kali lipat dari nilai yang seharusnya.
Gerakan Rakyat menilai, permintaan maaf dari mantan Presiden Jokowi penting sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik atas kebijakan yang terbukti merugikan negara.
“Rakyat tidak anti pembangunan, tetapi menuntut pertanggungjawaban atas proyek yang sejak awal tidak layak secara ekonomi. Presiden Prabowo sekarang sedang fokus memperkuat ekonomi rakyat dan menjaga stabilitas fiskal, namun harus menghadapi beban dari keputusan yang terburu-buru,” ungkap Nandang.
Sebagai langkah konkret, Gerakan Rakyat juga mendesak DPR RI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh aspek pembiayaan dan pengelolaan proyek Whoosh, termasuk penggunaan dana BUMN dan APBN di dalamnya.
“KPK, BPK, dan DPR harus turun tangan bersama memastikan tidak ada penyimpangan dalam proyek ini. Negara tidak boleh diam terhadap kebijakan yang diduga merugikan rakyat triliunan rupiah,” tutup Nandang.
Baca Juga:Gus Dul: Pembentukan Ditjen Pesantren oleh Prabowo Adalah Hadiah Terbaik dan Tonggak Sejarah Baru
