-
Program MBG disorot karena mitra pelaksana hanya mengejar untung, mengabaikan visi gotong royong dan kondisi fasilitas sekolah yang memprihatinkan.
-
BGN mengkritik mitra yang menyajikan menu berkualitas rendah, seperti "semangka setipis tisu," demi margin keuntungan besar, padahal insentif harian sudah besar.
-
Untuk menjaga integritas program, BGN akan mewajibkan mitra MBG mengalokasikan 30% dari pendapatan mereka untuk keperluan sosial dan pendidikan.
SuaraJabar.id - Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program andalan pemerintahan saat ini tengah menjadi sorotan tajam.
Program ini sejatinya dirancang bukan sekadar untuk mengisi perut siswa, melainkan sebagai upaya gotong royong memajukan ekosistem pendidikan secara menyeluruh.
Namun, realitas di lapangan memicu Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengeluarkan "kartu kuning" bagi para mitra pelaksana.
BGN memberikan peringatan keras sekaligus imbauan moral kepada para mitra dan yayasan pengelola Satuan Pelaksana Pelayanan Gizi (SPPG).
Baca Juga:13 Siswa SMP di Bandung Diduga Keracunan Menu MBG
Pesannya sangat jelas jangan hanya mengeruk keuntungan dari anggaran negara, tetapi butalah mata hati terhadap kondisi sekolah tempat kalian menyalurkan makanan.
Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak sekolah penerima manfaat yang kondisinya memprihatinkan, mulai dari atap bocor hingga sanitasi yang buruk. Hal ini menjadi ironi ketika anggaran makan bergizi mengalir deras, namun fasilitas belajarnya tak layak.
Dalam acara Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola MBG di Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (11/12/2025), Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa para mitra harus memiliki kesadaran sosial.
Keuntungan yang didapat dari pengelolaan dapur harus kembali dirasakan oleh sekolah.
“Mbok kalau ada (sekolah) yang gentingnya bocor itu disumbang, dibenerin. Mbok kalau (ada sekolah) yang tidak punya WC itu dibangunkan WC,” tegas Nanik di hadapan para pengelola SPPG.
Baca Juga:Pahlawan Ojek Makanan Bergizi Gratis: Demi Siswa SD, Paket Dibawa Lewat Jalan yang Rusak Ekstrem
Pernyataan ini berlandaskan pada visi awal perancangan program. Nanik membuka fakta sejarah bahwa Presiden Prabowo Subianto sejak awal bersikeras agar program ini dikelola oleh yayasan (pendidikan, agama, atau sosial), bukan oleh perusahaan komersial murni (PT/CV). Tujuannya adalah pemberdayaan ekonomi yayasan.
“Beliau berfikir, kalau yayasan pendidikan, agama-agama apapun, sosial, itu pada nggak punya duit. Jadi mereka saja, yayasan saja yang bekerjasama dengan BGN, karena ini kan bantuan pemerintah,” ujar Nanik mengutip visi Presiden.
Ironisnya, di lapangan muncul fenomena menjamurnya yayasan baru yang dibentuk dadakan hanya demi menjadi mitra SPPG dan mengejar target pembangunan dapur. Nanik tidak melarang hal tersebut, namun ia meminta para pemain baru ini untuk tidak serakah dan tetap menjaga integritas kualitas makanan.
Kritik tajam pun dilontarkan Nanik terkait kualitas menu yang disajikan. Ia mengingatkan agar mitra tidak main-main dengan takaran gizi demi margin keuntungan yang tebal, mengingat mereka sudah mendapat insentif operasional yang cukup besar, yakni sekitar Rp6 juta per hari.
“Njenengan-njenengan yang (yayasannya) nggak ada di tiga-tiganya itu, paling enggak jalankanlah dengan benar dalam pembelanjaan bahan baku. Jangan beli bahan baku, semangkanya setipis tisu, jangan anggurnya cuma tiga doang. Opo pengaruhe gizine, nek anggure mung telu thok. Ya mbok anggurnya enem, itu kan lumayan. Ini yang saya minta anda untuk tidak main-main harga. Anda kan sudah dapat (insentif) Rp 6 juga per hari,” sentil Nanik.
Mantan wartawan senior ini menekankan pentingnya menggunakan hati nurani. Mencari untung diperbolehkan, asalkan dalam batas wajar dan masuk akal.
