Pemprov Jawa Barat menghadapi beban fiskal berat di 2026 akibat tunggakan proyek 2025 sebesar Rp621 miliar dan pemangkasan dana transfer pusat yang totalnya mencapai Rp3 triliun.
Meski ruang fiskal terhimpit utang dan beban rutin, Gubernur Dedi Mulyadi tetap meningkatkan anggaran infrastruktur jalan menjadi Rp4,5 triliun demi memastikan pembangunan prioritas tetap berjalan maksimal.
Gubernur melakukan penghematan ekstrem dengan menghapus perjalanan dinas, memangkas biaya seremonial hingga menyisakan dua acara saja, serta mengurangi anggaran makan minum tamu demi menambal defisit APBD.
SuaraJabar.id - Pemprov Jawa Barat memiliki warisan hutang di era Gubernur Ridwan Kamil sebanyak Rp621 Miliar dalam pelaksanaan proyek pembangunan yang disusun 2024 dan pelaksanaan 2025 membuat di era Gubernur Dedi Mulyadi terasa berat.
Bayangkan saja, Pemprov Jabar harus mengawali Tahun Anggaran 2026 dengan beban fiskal yang berat akibat kewajiban melunasi tunggakan pembayaran sejumlah proyek pembangunan tahun 2025.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam video media sosialnya mengungkapkan bahwa "warisan" tagihan kegiatan tahun sebelumnya ini menjadi salah satu pukulan telak bagi ruang fiskal daerah, di samping adanya pemangkasan dana transfer dari pusat.
Akibat kewajiban luncuran pembayaran ini, dana segar yang seharusnya bisa digunakan untuk program baru di 2026, tergerus signifikan sejak awal tahun.
Baca Juga:Gubernur Dedi Mulyadi Larang Total Penanaman Sawit di Jawa Barat Mulai 2026
"Tahun 2025 hampir ada Rp600 miliar kegiatan pembangunan yang baru bisa dibayarkan di bulan Januari tahun 2026, sehingga hampir Rp3 triliun itu dana 2026 mengalami hilang," ujar Dedi Mulyadi, dilansir dari Antara.
Hilangnya potensi dana Rp3 triliun tersebut merupakan akumulasi dari pembayaran proyek tunda bayar senilai Rp621 miliar dan pengurangan dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat yang mencapai Rp2,458 triliun.
Dedi merinci, selain harus menutup pembayaran proyek fisik yang tertunda, arus kas Pemprov Jabar juga terbebani oleh kewajiban rutin warisan masa lalu. Di antaranya adalah cicilan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai hampir Rp600 miliar per tahun, serta tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang masih menyisakan angka sekitar Rp300 miliar.
Beban operasional aset strategis juga turut menekan APBD, dengan alokasi pembiayaan Masjid Al Jabbar sebesar Rp50 miliar per tahun dan subsidi operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati sekitar Rp100 miliar per tahun.
Kendati terhimpit oleh kewajiban membayar tunggakan proyek dan utang, Dedi memastikan anggaran infrastruktur prioritas tidak dikorbankan, melainkan justru ditingkatkan.
Baca Juga:Adu Megah Dua Ikon Jabar: Masjid Nurul Wathon Ngebut 8 Bulan vs Al Jabbar Telan Dana Triliunan
"Beban ini cukup berat, tetapi anggaran pembangunan mengalami peningkatan tajam. Contoh kecil saja, alokasi jalan yang dulu Rp3,5 triliun sekarang menyentuh angka Rp4,5 triliun. Bukannya turun tapi naik, ditambah belanja lainnya juga mengalami peningkatan," katanya.
Untuk menambal "lubang" anggaran akibat pembayaran proyek 2025 tersebut, Dedi mengambil langkah drastis dengan memangkas belanja non prioritas, fasilitas pejabat dan biaya seremonial.
Salah satu langkah yang diambil adalah pengurangan penggunaan listrik di gedung-gedung pemerintahan.
Untuk kegiatan seremonial, pada 2026, Pemprov Jabar hanya akan menyelenggarakan dua kegiatan seremonial, yakni peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat.
Dedi menilai kedua kegiatan tersebut tetap perlu dilaksanakan karena berkaitan dengan spirit kebangsaan dan identitas daerah.
"Kegiatan-kegiatan pemerintah yang seremonial hanya dua, yaitu yang pertama peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua adalah hari jadi Provinsi Jawa Barat," ujarnya.
