- Pemkab Bogor di bawah Bupati Rudy Susmanto mendapat pendampingan KPK untuk proyek strategis 2026.
- Pendampingan KPK telah dimulai dengan koordinasi dan ekspose proyek strategis pada 23 Februari 2026.
- Tujuan utama pendampingan ini adalah mengawal transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi proyek bernilai besar.
SuaraJabar.id - Pemerintah Kabupaten Bogor menunjukkan keseriusan luar biasa dalam pencegahan korupsi. Di bawah kepemimpinan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, Pemkab Bogor kini mendapatkan pendampingan langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Langkah ini menjadi bukti komitmen Bupati Rudy Susmanto dalam mengawal integritas seluruh program dan proyek strategis di tahun 2026, memastikan semuanya berjalan transparan, sesuai aturan, dan bebas dari praktik korupsi.
Inspektur Kabupaten Bogor, Arif Rahman, menerangkan bahwa Bupati Bogor berkomitmen mencegah tindakan korupsi dengan cara meminta pendampingan KPK agar proyek strategis dapat dilaksanakan sesuai ketentuan, mulai dari perencanaan hingga pelelangan.
Beberapa Perangkat Daerah telah melakukan Rapat koordinasi dan pada 23 Februari 2026 telah melakukan ekspose, di mana KPK memberikan pertimbangan dan rekomendasi terkait proyek strategis.
Baca Juga:Aksi Dini Hari Bupati Bogor Rudy Susmanto, Pimpin Korve Tambal Lubang Jalur Parung-Kemang
KPK juga membuka ruang bagi SKPD untuk meminta bantuan pada kegiatan non-strategis bila diperlukan.
Inspektur Arif Rahman menegaskan, Inspektorat sebagai lembaga pengawas harus diperkuat, sehingga setiap rekomendasi dari KPK bisa menjadi masukan berharga bagi SKPD dalam pelaksanaan proyek-proyek bernilai anggaran besar.
Dengan pendampingan KPK, kami mendapatkan arahan jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
"Ini langkah luar biasa Bupati Bogor agar proyek strategis di Kabupaten Bogor berjalan transparan dan aman dari masalah di kemudian hari," ungkapnya.
KPK melakukan pendampingan terhadap sejumlah proyek strategis Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan dan menekankan bahwa pendampingan akan terus berlanjut, bukan hanya tahun 2026.
Baca Juga:Kabupaten Bogor Kembali Raih Opini WTP: Bukti Nyata Transparansi di Bawah Kepemimpinan Rudy-Ade
Pendekatan ini menegaskan keseriusan Pemkab Bogor dalam mencegah korupsi, menjaga integritas dan meningkatkan profesionalisme setiap proyek.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman sekaligus Plt. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Eko Mujiarto, berharap pendampingan KPK ini terus dilakukan tidak hanya tahun ini tapi berlanjut ke tahun berikutnya.
“Dengan pendampingan ini, program yang dilaksanakan berjalan sesuai ketentuan yang ada, sesuai target yang direncanakan, sehingga semua kegiatan dapat berjalan lancar,” imbuhnya.
