- Disdikpora Pangandaran menugaskan sekolah menjadi pengawas utama untuk menjamin kualitas program Makanan Bergizi Gratis bagi setiap peserta didik.
- Kepala sekolah diminta tegas menolak makanan tidak layak serta melaporkan temuan tersebut untuk ditindaklanjuti melalui inspeksi lapangan segera.
- Sekolah didorong menggunakan media sosial sebagai sarana transparansi publik dalam mengevaluasi standar kualitas menu makanan secara objektif.
SuaraJabar.id - Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) adalah harapan besar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia masa depan.
Namun, di balik distribusi ribuan porsi makanan setiap harinya, risiko penurunan kualitas hingga makanan basi menjadi ancaman nyata yang tidak boleh ditoleransi.
Menyikapi hal ini, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Pangandaran mengambil langkah yang tidak biasa.
Bukan sekadar pengawasan administratif, mereka justru memberikan "kekuatan penuh" kepada sekolah untuk menjadi kurator sekaligus kritikus paling tajam bagi setiap piring yang disajikan ke hadapan siswa.
Baca Juga:Teror Sanca di Cikoneng: Nenek di Ciamis Gemetar Temukan Sanca 3 Meter Sedang Mangsa Ayam
Kepala Disdikpora Pangandaran, Soleh Supriadi, menegaskan bahwa guru dan kepala sekolah bukan hanya sekadar penerima paket makanan, melainkan "benteng pertama" yang melindungi kesehatan peserta didik.
Ia meminta pihak sekolah tidak ragu untuk mengambil tindakan tegas jika menemukan menu yang tidak memenuhi standar.
"Keberanian sekolah dalam melakukan evaluasi terhadap menu MBG merupakan langkah penting demi melindungi kesehatan peserta didik. Jangan ragu untuk bertindak jika ditemukan makanan yang tak layak, apalagi sudah basi," tegas Soleh, Rabu (1/4/2026).
Soleh menjamin bahwa pihaknya siap berdiri di belakang sekolah. Setiap laporan mengenai ketidaklayakan makanan akan direspons cepat dengan inspeksi langsung, baik ke satuan pendidikan maupun ke lokasi penyedia layanan (katering). Tujuannya jelas agar kualitas program harus tetap di atas standar tanpa merugikan hak siswa.
Hal yang paling menarik dari instruksi ini adalah dorongan terhadap transparansi publik. Di era digital saat ini, Disdikpora Pangandaran justru mempersilakan sekolah untuk membagikan kondisi nyata menu MBG ke media sosial.
Baca Juga:Tragedi Subuh di Sungai Citanduy: Detik-detik Truk Terjun Bebas 13 Meter, Sopir Hilang Ditelan Arus
Langkah ini dianggap sebagai bentuk kontrol sosial yang efektif. Sekolah dipersilakan mengunggah potret makanan sebagai bentuk apresiasi jika kualitasnya jempolan, namun juga diminta untuk tidak menutup-nutupi jika ada kekurangan.
"Jika kualitasnya baik, beri apresiasi. Tapi jika MBG ada kekurangan atau tak layak sesuai standar, silakan disampaikan sebagai bentuk masukan melalui media sosial," lanjut Soleh.
Kebijakan ini, menurut Soleh, sejalan dengan visi transparansi yang terus digaungkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta Bupati Pangandaran Citra Pitriyami.
Keterbukaan informasi dianggap sebagai cara terbaik untuk memastikan anggaran negara benar-benar berubah menjadi nutrisi yang sehat bagi anak-anak, bukan sekadar proyek formalitas.
Artikel ini telah ditayangkan di website harapanrakyat.com media jaringan Suara.com dengan judul "Sekolah Diminta Tegas, Disdikpora Pangandaran Ingatkan Tolak MBG Tak Layak"
